Tatap Pemilu Serentak 2024, Akademisi Fisip Unsrat Beri Catatan ke KPU

Kemudian faktor alam dan anggaran.

"Rekomendasi kebijakan, didesentralisasi logistik pilkada dengan menyesuaikan kemampuan daerah. Infrstruktur distribusi logistik pemilu sesuai dengan karskteristik kewilayahan," tambahnya.

Ini menjadi tugas dari KPU yang ada di kabupaten kota, untuk mengadvokasi regulasi pelaksanaan Pilkada serentak melaui forum KPU daerah.

Untuk kepentingan penyelenggaraan di daerah buka kepentingan personal.

Advokasi dalam hal ini, bukan untuk menentang KPU RI, tujuannya agar penyelenggaraan lebih baik.

Dia mencontohkan sebagian yang diurus KPU RI didesentralisasikan ke daerah, agar meringankan tugus KPU RI serta bantu kewajiban pelaksanaan tugas KPU di Daerah.

Baca juga: Ini Gejala Covid-19 yang Bisa Bertahan Hingga 6 Bulan di Tubuh Penderita

Baca juga: Jam Resah Pukul Delapan Malam, Gara Gara PPKM kami Sudah Rumahkan Karyawan

"Kami melihat kerap muncul masalah berulang-ulang, semenjak kebijakan pemilihan kepala daerah secara langsung, ditetapkan negara pada tahun 2005. Apalagi saat ini pertambahan penduduk yang semakin tinggi maka setiap pelaksanaan Pilkada akan ditemukan permasalahan yang sama," kata dia.

Deslie Sumampouw Ketua KPU Kota Bitung saat dikonfrontir, terkait masukan ini, katakan sudah dia dengar saat pelaksanaan Rapat evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali kota Bitung Tahun 2020, di Aula KPU Bitung Sabtu (20/2/2020).

"Kebetulan Mner Michael jadi narasumber, dan menyampaikan ini. Kami akan membawanya di forum KPU kabupaten kota," kata Deslie. 

Baca juga: Tak Kuasa Menahan Malu, Akibat Vidio Panas Beredar Pria Ini Batalkan Pernikahan 

Baca juga: Masih Ingat Irish Bella? Perabotannya Rusak Terendam Banjir, Syok Temukan Makhluk Ini di Rumahnya

YOUTUBE TRIBUN MANADO: