Breaking News:

James Arthur Kojongian

JAK Dapat Ajukan Class Action Untuk Uji Materil Putusan BK DPRD Sulut

Billy mengusulkan agar JAK  melakukan gugatan Class Action di Pengadilan Negeri. DPRD bukanlah lembaga hukum yang punya kewenangan untuk memecat

arthur rompis/tribun manado
James Arthur Kojongian saat memberikan klarifikasi 

Manado,TRIBUNMANADO.CO.ID -Rekomendasi pemecatan terhadap Wakil Ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian oleh Badan Kehormatan DPRD Sulut menuai tanggapan beragam. 

Pengamat Sosial Pdt Billy Johannis, STh menilai pemecatan JAK improsedural

"Pertama JAK duduk sebagai wakil ketua dewan bukan dipilih oleh anggota dewan," bebernya kepada Tribun Manado Rabu (17/2/2021) via ponsel.

Ketua Gerakan Anti Narkoba (Granat) Sulut ini menuturkan, alat kelengkapan dewan adalah hak dan kewenangan partai.

Pemecatan JAK dari kelengkapan dewan bukan atas rekomendasi partai dalam hal ini partai Golkar. 

Billy mengusulkan agar JAK  melakukan gugatan Class Action di Pengadilan Negeri

"Class action Ini bermaksud untuk uji material terhadap keputusan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Sulut.

Ini untuk menguji apa benar DPRD memang punya kewenangan memecat seseorang tanpa bukti hukum," kata dia. 

Menurut Billy, masalah moral yang membelit JAK harus dibuktikan secara hukum.

Sebutnya, lembaga DPRD bukanlah lembaga hukum yang punya kewenangan

Halaman
12
Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Alpen Martinus
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved