Pilkada Manado

Gugatan PAHAM Ditolak, Jemmy Mokolensang: Hakim MK Sangat Profesional

Kuasa hukum kubu Andrei Angouw - Richard Sualang Jemmy Mokolensang mengaku puas dengan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: David_Kusuma
Istimewa
Kuasa hukum kubu Andrei Angouw - Richard Sualang Jemmy Mokolensang mengaku puas dengan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Kuasa hukum kubu Andrei Angouw - Richard Sualang Jemmy Mokolensang mengaku puas dengan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

yang menolak gugatan kubu Paham terkait hasil Pilkada Manado 2020.

"Ini keputusan yang sangat adil," kata Jemmy kepada Tribun Manado via WA Rabu (17/2/2021) siang. 

Sebut Jemmy, semua dalil kubu Paham dipatahkan. Sementara semua eksepsi pihaknya diterima.

Baca juga: MK Tolak Gugatan PAHAM, Richard Sualang: Terbukti Buang Waktu dan Energi

Baca juga: Harga Rica di Pasar Rakyat Boroko Naik, Disperindag Pastikan Harga Bapok Tetap Stabil

Baca juga: Dianggap Sebagai Anak Bungsu yang Penurut, Ini Kenangan Sang Ayah Tentang Prada Ginanjar

"Sedari awal kami sudah yakin gugatan itu ditolak," katanya. 

Menurut Jemmy, sidang kali ini telah memberi kepastian mengenai nasib kota Manado ke depan.

Lebih dari itu juga memberikan pembelajaran hukum bagi semua pihak. 

Diketahui gugatan pasangan calon Wali kota Manado dan Wakil Wali kota Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Harley Mangindaan

terkait hasil pilwako Manado 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK) kandas. 

Baca juga: Bawaslu Bitung Ungkap Beberapa Catatan ke KPU

Baca juga: PSG Hancurkan Mental, Detik-detik Pique dan Griezmann Saling Maki, Messi Hanya Terdiam Dibantai

Hakim MK dalam amar putusannya yang dibacakan Rabu (17/2/2021) menyatakan

pemohon tidak memiliki kedudukan hukum serta eksepsi pihak termohon dan pihak terkait berkenaan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim MK Anwar Usman. 

Usman menerangkan, mahkamah berpendapat, permohonan yang diajukan pemohon meski diajukan dalam tenggang waktu,

tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan pernohonan perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 undang undang 10/2016.

Baca juga: Nama-nama Anggota KKB Papua Yang Tewas Ditembak Aparat Gabungan TNI-Polri, Ada 3 Orang 

Baca juga: Disebut Sebagai Perusak Hubungan Orang, Mantan Kekasih Baim Wong Beber Soal Hal ini di Persidangan

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved