Kudeta Militer Myanmar
Polisi Myanmar Buru Demonstran, Tentara Myanmar Perketat Aturan Tamu yang Menginap
“Berdasarkan amandemen tersebut, warga akan menghadapi denda atau penjara jika mereka tidak melaporkan tamunya ke pihak berwenang setempat,”
TRIBUNMANADO.CO.ID - Masyarakat Myanmar kini diwajibkan kembali untuk melaporkan tamu yang bermalam di rumah mereka.
Hal ini digencarkan oleh Tentara Myanmar karena polisi sedang giat memburu demonstran yang mengguncang negara tersebut sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Padahal, mantan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi bersama kabinetnya yang kini ditahan telah mencabut peraturan tersebut.
Hal ini dilakukan pasca sepeninggalam pemerintahan militer yang berkuasa selama beberapa dekade.
Namun dilansir dari Reuters, amandemen Undang-Undang Administrasi Wilayah atau Desa, yang diumumkan pada Sabtu malam di halaman Facebook yang dikelola militer, adalah yang terbaru dari serangkaian perubahan legislatif yang diperkenalkan oleh militer.
“Berdasarkan amandemen tersebut, warga akan menghadapi denda atau penjara jika mereka tidak melaporkan tamunya ke pihak berwenang setempat,” seperti yang ditulis Reuters, Minggu (14/2/2021),
Junta Myanmar pada hari Sabtu juga menangguhkan undang-undang yang membatasi pasukan keamanan untuk menahan tersangka atau menggeledah properti pribadi tanpa persetujuan pengadilan.
Junta Myanmar memerintahkan penangkapan pendukung terkenal dari protes massal terhadap kudeta bulan ini.
Kudeta tersebut telah memicu protes jalanan terbesar dalam lebih dari satu dekade dan telah dikecam oleh negara-negara Barat.
Amerika Serikat misalnya mengumumkan beberapa sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa dan negara-negara lain juga mempertimbangkan tindakan-tindakan tersebut.
• Kecelakaan Maut, Satu Keluarga Tewas Tersambar Kereta Api di Tangerang Karena Ragu-ragu
Baca juga: AS Kritik Laporan Covid-19 China ke WHO, Hubungan Dua Negara Semakin Memanas
Ketika protes anti-kudeta bermunculan lagi di kota terbesar Yangon, ibu kota Naypyidaw dan di tempat lain pada hari Sabtu, militer mengatakan surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk tujuh kritikus terkenal terhadap pemerintahan militer atas komentar mereka di media sosial.
Terus Sebarkan Hoaks, Distribusi Konten Militer Myanmar di Facebook Akan Dikurangi
Facebook militer Myanmar dilaporkan terus menyebarkan informasi yang salah atau hoaks setelah melakukan kudeta dan menahan para pemimpin negara.
Terkait hal ini, Facebook akan mengambil tindakan tegas yaitu akan mengurangi distribusi konten dan profil akun yang dijalankan militer Myanmar.
Tentu hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah orang yang melihat konten tersebut.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/keadaan-terkini-di-myanmar.jpg)