Presiden Amerika Joe Biden Cabut Bantuan 1 Miliar Dolar AS, Berang Penangkapan Aung San Suu Kyi

TRIBUNMANADO.CO.ID, WASHINGTON – Pemerintah Amerika Serikat memastikan memberikan sanksi kepada junta militer Myanmar yang melakukan kudeta terhadap pemimpin sipil yang memenangkan Pemilu negeri itu.

Apalagi kudeta dan penangkapan terhadap pemimpin sipil itu menuai kecaman internasional.

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengumumkan sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap jenderal Myanmar setelah militer menahan para pemimpin terpilih dan merebut kekuasaan pada Senin (1/2/2021).

Biden mengatakan pemerintahannya akan memutus akses keuangan para pemimpin militer Myanmar sebesar 1 miliar dolar AS.

Biden menjelaskan AS akan segera mengumumkan sanksi baru terhadap Myanmar setelah terjadi kudeta dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang dekat dengan pemimimpin sah yang digulingkan, Aung San Suu Kyi.

"Kami akan mengidentifikasi target pertama minggu ini, dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," kata Biden, seperti dilansir Reuters, Kamis (11/2/2021).

"Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Myanmar, sambil mempertahankan dukungan kami untuk layanan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan daerah lain yang menguntungkan masyarakat Myanmar secara langsung."

 
Militer Myanmar menangkap para pemimpin sipil, termasuk penerima Nobel Aung San Suu Kyi, dan mengumumkan keadaan darurat selama setahun, Junta militer menuduh tanpa bukti Suu Kyi dan partainya melakukan kecurangan pemilu pada November lalu.

Namun Komisi pemilihan umum menolak tuduhan militer tersebut.

• Edwin Silangen Bakal Jadi Plh Gubernur Sulut, Menjabat Jumat-Minggu, Ini Isi Radiogram Mendagri

• Amerika Kembali Dukungan ke Arab Saudi Setelah Pemberontak Houthi Serang Bandara

“Amerika Serikat akan siap memberlakukan langkah-langkah tambahan dan akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bergabung dalam menekan para pelaku kudeta,” kata Biden.

Amerika Serikat kemungkinan akan menargetkan panglima tertinggi, Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta. Min Aung Hlaing dan jenderal lainnya sudah berada di bawah sanksi AS yang diberlakukan pada 2019 atas pelanggaran terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya.

Amerika Serikat juga bisa menargetkan dua konglomerat utama militer. Myanmar Economic Holdings Limited dan Myanmar Economic Corp adalah perusahaan induk dengan investasi yang mencakup berbagai sektor termasuk perbankan, permata, tembaga, telekomunikasi, dan pakaian.

Pemerintahan Biden telah berupaya membentuk respons internasional terhadap krisis, termasuk dengan bekerja sama dengan sekutu di Asia yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Myanmar dan militernya.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan rekannya dari Jepang Toshimitsu Motegi setuju untuk mendesak pihak berwenang Myanmar segera menghentikan kekerasan mereka terhadap demonstran, menurut sebuah pernyataan dari kementerian luar negeri Jepang pada Rabu waktu AS.

Masih Lakukan Penangkapan Terhadap Orang Dekat Suu Kyi