Ini Tanggapan Pengamat Politik Ferry Liando Terkait Tugas OD-SK Pasca Dilantik

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Olly Dondokambey dan Steven Kandouw (OD-SK) bakal dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada 12 Februari mendatang.

Untuk itu, tugas apa yang akan dilakukan OD-SK mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Ferry Liando.

Akademisi Unsrat ini menilai hal pertama yang harus dilakukan yatu perlu konsolidasi.

• Pengamat Politik Goinpeace Tumbel: OD-SK Perlu Lakukan Tiga Hal Ini

• Polisi Kawal Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

• Peringati Hari Pers Nasional, JMT Gelar Baksos dan Ziarah Tabur Bunga

Sebab tidak semua elemen masyarakat mendukung OD-SK.

"Saat Pilkada OD-SK hanya didukung 57,10 Persen. Masih ada 42,90 persen yang tidak memilih OD-SK. Para pemilih ini harus dikonsolidasi," ujarnya.

Lebih lanjut Liando menyebut sebagus apapun program OD-SK, namun jika tidak didukung oleh sebagian masyarakat maka program itu tak akan optimal.

"Kemudian bangun juga komunikasi politik dengan semua fraksi di DPRD. Sebab tak semua fraksi mendukung OD-SK," tambahnya.

• Lelaki Tua Ini Bermaksud Rekam Kupu-kupu Pakai HP, Hasilnya Lucu

• Kasus Asusila di Bitung, Polisi Tangkap Ayah Kandung

• Prakiraan Cuaca Jabodetabek, Info BMKG Berlaku Besok Rabu 10 Februari 2021

Liando turut menjelaskan OD-SK harus bentuk kelembagan birokrasi yang kuat.

Karena sebagus apapun program OD-SK, namun jika tidak didukung oleh birokrasi yang kuat naka akan tidak ideal.

"Birokrasi itu mesin kerja pemerintah. Jika mesinnya tak bagus maka tata kelola pemerintahan tak akan maksimal. Harus pilih ASN yang profesional.

Tidak juga selamanya salah memilih birokrat yang memiliki andil saat kampanye, namun yg harus di utamakan adalah kapasitas dan kejujuran," terang Liando.

• Ditanya Soal Awal Mula Perceraian, Maell Lee Menangis: Awalnya Baik-baik Saja

• Doa Kristen Sebelum Beristirahat, Meminta Pertolongan Tuhan dan Memohon Ampun

Selain itu, Liando menambagkan pentingnya membangun sinergitas dengan pemerintah kabuapaten/kota.

Apalagi banyak priogram provinsi tidak berjalan maksimal karena tak mendapat dukungan dari pemerintah kab/kota.

"Selama ini pemerinah kabuoaten kota bukan merasa pemerintahan provinsi sebagai atasan.

Sebegain besar langsung berurusan dengan pemerintah pusat. Ini proses tata Kelola yang mengambat," tukasnya.

• Sidang PHP Pilkada Boltim, Penjelasan Bawaslu Boltim Sesuai Proses Penanganan Pelanggaran

• Tidak Ada Pesta Kembang Api di Tahun Baru Imlek Kali Ini