Pengamat Politik Ferry Liando: Dalil Pemohon Sulit Dikabulkan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Terkait gugatan hasil Pilkada Manado di Mahkamah Konstitusti (MK), Pengamat Politik dari Unsrat Ferry Liando mengatakan kemungkinan dalil-dalil pemohon agak berat dikabulkan MK.

Ada 2 alasan. Pasal 158 UU 10/2016 tentang Pilkada menyebutkan, bahwa pihak pemohon harus memiliki legal standing yaitu hanya pasangan calon yang memiliki selisih suara 0,5 sampai 2 persen suara dari jumlah suara hasil rekapitulasi akhir yang ditetapkan KPU.

Jika selisihnya melebihi sebagiamana ketentuan maka MK tak akan menerima permohonan pasangan calon.

Cuma MK punya aturan baru yang berbeda dengan aturan pada Pilkada sebelumnya. 

• Kuasa Hukum AA-RS Siapkan Rekaman Keterlibatan Pala dan Lurah saat Pilkada Manado 

• GMIM Anugerah Bitung Peduli Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Manado

• Info Dari Polisi Terkait Kabar Duka di Rumah Tahanan Bareskrim Polri

Pada Pilkada 2018, syarat ambang batas langsung ditetapkan saat pemeriksaan pendahuluan.

Tapi sesuai peraturan mk No 6 tahun 2020 bahwa ambang batas itu dipertimbangkan saat pemeriksaan pokok perkara dan bukti bukti selesai dilakukan.

Kedua, dalil yang dimohonkan sebagain besar tentang pelangaran atau Kecurangan yang sifatnya TSM.

Padahal putusan MK itu hanya perbaikan jika terbukti ada kesalahan hitung. Namun demikian dalam sengketa perselisihan, pihak pemohon harus mempersiapkan alat bukti yang lengkap seperti dokumen, saksi, petunjuk  maupun pihak lain sebagai pemberi keterangan.

Putusan MK itu tidak akan mungkin  mendiskualifiksi paslon tertentu.

• Wanita Ini Dapat Pesan Romantis dari Kekasihnya, Setelah Dicek Ternyata dari Google Translate

• Josef Kairupan: Pelantikan Gubernur-Wagub Terpilih Dipercepat dan Tak Perlu Diisi Pjs

Tidak juga bersifat punitif bagi pihak termohon yang terbukti melakukan pelanggaran.