Tak Respon Surat AHY, Presiden Jokowi di Tuding Cuci Tangan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketegangan antara kubu Partai Demokrat dan Istana Negara terus terjadi pasca berhembusnya isu kudeta Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari jabatannya.

Bahkan saat ini, Presiden Joko Widodo dibanjiri kritik oleh kader Parai Demokrat, setelah pihak istana tak menggubris surat AHY yang meminta Presiden Jokowi untuk melakukan klarifikasi terkait isu kudeta yang melibatkan pejabat negara.

Dilansir dari Kompas.com, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang tidak membalas surat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh," kata Rachland saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Ia menilai, Presiden tidak semestinya mengabaikan surat yang dikirim AHY.

Presiden, menurut Rachland, perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.

"Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk," tegasnya.

Ia pun mengingatkan bahwa praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat, melainkan juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.

• Seperti Ini Raut Wajah Ayu Ting-Ting Saat Bicarakan Pembatalan Pernikahan Dengan Pihak WO

• Seperti Ini Tindakan Ayu Ting Ting Pasca Batal Menikah, Hapus Semua Foto Adit di Instagram

Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu.

"Karena itu, seharusnya Presiden tidak mentolerir praktek politik yang sama atau meniru yang dilakukan anak buahnya sendiri," jelas Rachland.

Lebih lanjut, Rachland menegaskan, partainya tidak merasa dirugikan apabila Presiden Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya.

Hanya saja, ia berharap Presiden mampu dijauhkan dari sikap keraguan dan kebingungan dalam berpolitik.

"Sebaliknya, keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi. Tapi juga kehormatan Istana," imbuh Rachland.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, pihaknya tidak akan menjawab surat dari AHY yang ditujukan kepada Jokowi.

• Seperti Ini Kondisi Kampung Mati di Blok Tarikolot Majalengka, Tinggal Dihuni 8 KK

• Ini Pekerjaan dan Bisnis yang Mendatangkan Cuan di Tahun Kerbau Logam 2021

Surat itu terkait isu pengambilalihan kepemimpinan AHY yang diduga melibatkan pejabat penting di lingkaran dekat Presiden dan menyeret nama Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.