Pilkada 2024, Pjs Bolmong Bakal Berkuasa Dua Tahun

"Sekian banyak APBD dan pelayanan publik yang tidak akan bisa terkendali, karena penjabat sementara itu memiliki kewenangan terbatas," ucapnya.

Selain itu, kata Willy, banyaknya penjabat sementara kepala daerah dapat memunculkan politisasi birokrasi seperti yang pernah terjadi di era orde baru.

• Jalin Sinergitas, Danlantamal VIII Temui Para Forkopimda Provinsi Sulut

Diketahui, ada 101 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2022, terdiri dari tujuh pemilihan gubernur, 76 pemilihan bupati, dan 18 pemilihan wali kota.

Kemudian, 170 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada pada 2023, terdiri dari 17 pemilihan gubernur, 115 pemilihan bupati, dan 38 pemilihan wali kota.

Revisi RUU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2021 yang akan dibahas DPR.

• BGR Logistics Buka Lowongan Kerja, Cari Banyak Posisi, Semua Jurusan, Ini Syarat dan Cara Daftar!

RUU tersebut menggabungkan UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dan UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016.

Naskah revisi UU pemilu salah satunya mengatur pelaksanaan Pilkada pada 2022 dan 2023. DKI Jakarta turut menjadi daerah yang menggelar Pilkada tersebut.

Dalam UU Pemilu sebelumnya, Pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Tiga fraksi di DPR menginginkan Pemilu nasional dan daerah dilaksanakan pada 2024, di antaranya PDIP, PPP, dan PKB.(art) 

• Istri Ke-6 Soekarno Kembali ke Indonesia untuk Melayat Atas Meninggalnya Menantu Frits Frederik

• Penuhi Panggilan BK DPRD Sulut, Michaela Paruntu Minim Bicara, JAK Terlihat Bikin Gerakan Tambahan

• Bupati ROR Lantik 59 Pejabat Eselon III Sekaligus Mengapresiasi Pengabdian Para Pensiunan Pegawai

YOUTUBE TRIBUN MANADO: