Ini Tanggapan Pengamat Politik Soal Ketua Partai yang Tumbang di Pilkada 2020

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Sejumlah Ketua Partai di Sulawesi Utara terpaksa harus gigit jari di Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Bagaimana tidak, berharap dengan modal sebagai Ketua Partai, namun malah tumbang maju di Pilkada 2020.

Untuk Pilgub misalnya, ada Christiany Eugenia Paruntu (CEP) Ketua DPD Golkar Sulut dan pasangannya Sehan Landjar Ketua DPW PAN Sulut.

Kemudian ada Ketua DPW NasDem Sulut, Maximilian Lomban yang kalah dalam Pilkada Bitung,

• Maximiliaan Lomban, Maurits Mantiri, Audy Pangemanan dan Mursidi Tidak Divaksin Covid-19

• NasDem Sebut Ketum Partai Demokrat Berhalusinasi

• Tak Lolos Screening karena Darah Tinggi, Bupati Mitra James Sumendap Batal Disuntik Vaksin Sinovac

kemudian Ketua DPD Demokrat Sulut Mor Bastiaan dan Ketua DPW Sulut Syarifudin Saafa yang sama-sama kalah di Pilkada Manado.

Lantas bagaimana nasib para Ketua Partai ini kedepan, mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Josef Kairupan.

Menurut Akademisi Unsrat ini, menang kalah dalam pertarungan Pilkada itu adalah hal yang biasa.

Namun menjadi luar biasa apabila partai pengusung dan kadernya justru tidak all out memenangkan kandidat yang diusung.

• Sosok Soraya Abdullah, Artis yang Baru Saja Meninggal Karena Positif Covid-19, Ini Profil Lengkapnya

• Alasan tak Punya Uang makan, Nenek 50 Tahun Nekat Mencopet

Sehingga dengan demikian ada terjadi ke-engganan yang dilatarbelakangi oleh kekecewaan atau relasi yang kurang harmonis antara pimpinan parpol dgn kadernya.

"Relasi yang kurang harmonis ini muncul akibat perbedaan-perbedaan pendapat yang dikukuhkan dengan satu keputusan secara organisasi parpol.

Sehingga memecahkan soliditas partai," ujar Kairupan.

Untuk itu, jika ada kader yang kecewa dengan perjuangan partai yang kandas dengan kekalahan terhadap kandidat yang diusung, hal itu suatu hal yang normal.

• Tak Lolos Screening karena Darah Tinggi, Bupati Mitra James Sumendap Batal Disuntik Vaksin Sinovac

• Rio Dondokambey Eksis Pimpin Kadin Sulut, Resmikan Toko Bahan Kue

Tetapi untuk menggelar suatu musdalub dengan agenda mengganti ketua partai tentunya ada aturan main tersendiri,

di mana masing-masing parpol punya AD/ART yang mengatur mekanisme musdalub tersebut.

"Tetapi perlu juga dipahami bahwa kejernihan berpikir yang bermuara dari rasionalitas memajukan parpol agar kedepannya menjadi lebih baik lagi harus menjadi prioritas dari setiap kader partai," terang Kairupan.

• Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Kini Tertinggi di Asia, Salip India

• Peringatan Dini Besok Selasa 2 Februari 2021, BMKG: Sejumlah Wilayah Potensi Cuaca Ekstrem

Namun menurut Kairupan apakah dengan adanya desakan musdalub yang agendanya penggantian pimpinan partai akan secara signifikan membawa angin perubahan agar lebih baik kedepannya?

Dan dengan situasi kondisi saat ini kekuasaan apakah yang ingin direbut.

Sedangkan pertarungan pemilu nanti dilangsungkan tahun 2024 mendatang.

Begitu pula dgn figur pengganti yang akan diusulkan menjadi pimpinan partai apa diyakini lebih baik dari sekarang? 

• UPDATE BLT Subsidi Karyawan Swasta, Ini Penjelasan Menaker

"Memang harus diakui bahwa ada prestise tersendiri jika ketua partai memiliki juga jabatan publik baik dilegislatif maupun dieksekutif.

Karena tentunya dapat memberikan akses lebih bagi partai untuk lebih berkembang, tetapi tidak akan juga berdampak lebih jika ketua partai tidak memiliki jabatan publik.

Tetapi mampu berbuat dan berjuang memenangkan kandidat yang diusung partai," terang seraya menyebut seperti Sangihe dimana ketua parpol PDIP tidak lagi memiliki jabatan publik tetapi dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya.

"Sehingga tingkatan pengurus dari kecamatan sampai Dusun masih tetap eksis dan mampu memenangkan ODSK sebagai Guburnur dan Wagub.

Justru Ketua Golkar Sangihe yang saat ini sedang menjabat Bupati kalah meraih suara terbanyak di Kabupaten Sangihe," sambungnya.

• Denny Darko Nyaris Pingsan Lihat Jenazah Korban Sriwijaya Air, Dokter Forensik Ungkap Faktanya

Adapun dalam skala kepemimpinan parpol secara nasional, tentunya hal yang lebih menguntungkan adalah ketua parpol yang menjabat baik di kabinet atau juga di legislatif.

Hal ini memberikan akses tersendiri bagi parpol tersebut dgn relasi-relasi yang dapat dibangun kedepannya.

Namun bukan berarti ketua parpol yg tidak menjabat suatu jabatan tertentu kurang menguntungkan, karena aspek kepemimpinan adalah suatu hal unik yang memerlukan adanya seni dan kharisma yang melekat pada dirinya.

"Jika bicara kemampuan dan seni memimpin ada sekian banyak putra bangsa yang memilikinya tetapi nilai kharisma pada pemimpin itu adalah hal teruniknya.

Apalagi bagi pemimpin parpol, sangat jarang ditemui pemimpin parpol yang berkharisma, sehingga mampu mempengaruhi orang banyak, seperti ketua DPP PDIP Megawati,

sekalipun juga tidak menjabat saat ini tetapi PDIP lah yang berkuasa saat ini, bahkan Megawati sendiri pernah menjabat sebagai wakil dan presiden RI," pungkas Kairupan.

• GMIM Baitel Ranoiapo Amurang Bawa Bantuan untuk Korban Bencana di Kota Manado

• Sempat Tiga Kali Tensi Tekanan Darah, Dandim 1310/Bitung Orang Pertama Divaksin Covid-19

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO: