DPP Golkar: Dugaan Perselingkuhan James Arthur Kojongian Belum Terbukti

"Untuk saat ini, kita berikan yang bersangkutan memberi penjelasan. Lalu ada kajian dari bidang hukum dan organisasi. Setelah itu kita laporkan ke DPP," ujar politisi asal Kotamobagu itu.(ndo)

Seperti diberitakan DPD I Partai Golkar menonaktifkan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulut.

DPD I Partai Golkar Sulut akan memanggil kadernya, James Arthur Kojongian (JAK) untuk dimintai keterangan.

Langkah itu diambil menyusul beredarnya video seorang perempuan yang terseret mobil.

JAK diduga pengendara mobil tersebut dan perempuan yang diseret adalah istrinya.

Peristiwa itu terjadi karena sang istri diduga memergoki JAK tengah bersama seorang wanita idaman lain (WIL) dalam mobil tersebut.

Setelah memutuskan menonaktifkan JAK dari jabatan, selanjutnya Partai Golkar Sulut akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan.

"Dengan dilakukannya penghentian dari jabatan, selanjutnya DPD melalui bidang organisasi dan bidang hukum akan melakukan kajian sekaligus meminta keterangan," ujar Sekretaris Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit di ruang serbaguna kantor DPRD Sulut, Rabu (27/01/2021).

Raski tak memastikan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Partai Golkar.

"Untuk saat ini, kita berikan yang bersangkutan memberi penjelasan. Lalu ada kajian dari bidang hukum dan organisasi. Setelah itu kita laporkan ke DPP," ujar politisi asal Kotamobagu itu.

Usulkan Dicopot

Seperti diberitakan DPD I Partai Golkar mengusulkan untuk menonaktifkan James Arthur Kojongian (JAK) dari jabatannya sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sulut.

Rapat membahas pengusulan tersebut dipimpin oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu yang juga ipar JAK.

"Melihat situasi, kondisi dan pemberitaan di media dan informasi yang berada di masyarakat, Partai Golkar Sulut mengambil sikap menonaktifkan saudara J dari jabatan Ketua Harian," ujar Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta kepada media di ruang serbaguna kantor DPRD Sulut, Rabu (27/01/2021).

Feryando bilang, sikap tersebut diambil partai berlambang beringin itu menyikapi ramainya pemberitaan terkait dugaan pelanggaran etik oleh James beberapa hari terakhir.

Raski Mokodompit, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut menambahkan, keputusan itu diusulkan ke DPP Partai Golkar.

"Keputusannya ada di DPP. Nantinya DPP mempertimbangkan usulan dari DPD I Sulut," jelas Feryando yang membidangi organisasi dan kaderisasi.(*)