Pemkab Bolsel Lakukan Entry Meeting dengan BPK Sulut, Kamaru Minta SKPD Siapkan Dokumen Keuangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI -- Bertempat di ruang kerjanya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, melaksanakan entry meeting dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut, melalui video conference (Vidcon), Selasa (26/1/2021). 

Bupati menyampaikan, entry meeting itu menandai dimulainya pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel tahun 2020 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, yang akan berlangsung selama 35 hari kerja.

“Tujuan pemeriksaan interim LKPD tahun 2020 untuk memantau tindaklanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, terutama temuan yang mempengaruhi opini,” ungkapnya.

Dikatakannya lagi, giat ini juga untuk menilai efektivitas SPI dalam penyusunan laporan keuangan.

Juga melakukan pengujian subtantif terbatas pada transaksi atau saldo. 

"Untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada akun tertentu,” kata dia. 

Dia meminta kepada setiap perangkat daerah agar mempersiapkan dengan baik semua dokumen laporan keuangan, dan bersikap proaktif agar pemeriksaan pendahuluan ini berjalan lancar.

Pemkab Bolsel telah membentuk gugus tugas untuk pemeriksaan LKPD tahun 2020 yang diketuai oleh Sekda, beranggotakan Inspektorat, BPKAD dan perwakilan beberapa perangkat daerah. 

"Mereka ini nantinya akan bertugas sebagai fasilitator antara BPK dengan perangkat daerah terperiksa,” pungkasnya.

Gubernur Minta Langsung Tindaklanjut 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020.

Pertemuan itu berlangsung virtual di kediamannya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (25/01/2021).

Hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dan bupati wali kota se-Sulut.

“Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan hutang,” kata Olly.

Olly mengingatkan bahwa pemeriksaan ini penting, mengingat dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik,

hasil penilaian atas pemeriksaan yang dilakukan BPK akan dijadikan sebagai parameter bagi setiap instansi pemerintah.

Olly juga optimis bahwa lewat pemeriksaan interim LKPD maka hal-hal terkait tatakelola uang demi kesejahteraan masyarakat dapat terkontrol.

“Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola uang rakyat berupa pajak, retribusi, dan penerima negara lainnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ujar Olly.

Terkait hal tersebut, Olly menjelaskan bahwa Pemprov Sulut terus berupaya untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan negara secara benar, tepat, transparan, akuntabel dan menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan.

Olly mengharapkan agar sinergitas yang telah tercipta antara pemerintah daerah dan BPK terus terjaga dalam terlebih terkait dengan tata kelola keuangan.

Lewat kegiatan ini juga, Olly mengharapkan adanya tindak lanjut dari bupati dan wali kota di Sulut untuk membantu kelancaran pemeriksaan oleh BPK usai entry meeting.

“Pemprov dan seluruh pemerintah daerah di Sulut tidak henti-hentinya mengharapkan sinergitas dari BPK dalam melakukan indentifikasi dan evaluasi atas tata kelola keuangan,” tandasnya. (Nie)

Baca juga: Sophia Latjuba Unggah Foto di Makam Keluarga, Gelar Bangsawan pada Nama Neneknya Jadi Sorotan

Baca juga: BMKG Rilis Peringatan Dini Cuaca Ekstrem untuk Besok Rabu 27 Januari 2021, Wilayah Ini Harus Waspada

Baca juga: Cerita Ahmad Dhani Sempat Positif Covid-19, Awal Muncul Gejala hingga Sembuh Minum Bear Brand & Madu