Berita Bolsel
Pemkab Bolsel Lakukan Entry Meeting dengan BPK Sulut, Kamaru Minta SKPD Siapkan Dokumen Keuangan
Pemkab Bolsel telah membentuk gugus tugas untuk pemeriksaan LKPD tahun 2020 yang diketuai oleh Sekda.
Penulis: Nielton Durado | Editor: Rizali Posumah
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI -- Bertempat di ruang kerjanya, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Deddy Abdul Hamid, melaksanakan entry meeting dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulut, melalui video conference (Vidcon), Selasa (26/1/2021).
Bupati menyampaikan, entry meeting itu menandai dimulainya pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel tahun 2020 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, yang akan berlangsung selama 35 hari kerja.
“Tujuan pemeriksaan interim LKPD tahun 2020 untuk memantau tindaklanjut atas hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, terutama temuan yang mempengaruhi opini,” ungkapnya.
Dikatakannya lagi, giat ini juga untuk menilai efektivitas SPI dalam penyusunan laporan keuangan.
Juga melakukan pengujian subtantif terbatas pada transaksi atau saldo.
"Untuk menilai kewajaran saldo dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada akun tertentu,” kata dia.
Dia meminta kepada setiap perangkat daerah agar mempersiapkan dengan baik semua dokumen laporan keuangan, dan bersikap proaktif agar pemeriksaan pendahuluan ini berjalan lancar.
Pemkab Bolsel telah membentuk gugus tugas untuk pemeriksaan LKPD tahun 2020 yang diketuai oleh Sekda, beranggotakan Inspektorat, BPKAD dan perwakilan beberapa perangkat daerah.
"Mereka ini nantinya akan bertugas sebagai fasilitator antara BPK dengan perangkat daerah terperiksa,” pungkasnya.
Gubernur Minta Langsung Tindaklanjut
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Interim (pendahuluan)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2020.
Pertemuan itu berlangsung virtual di kediamannya, Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (25/01/2021).
Hadir dalam pertemuan ini, Kepala BPK Perwakilan Sulut, Karyadi dan bupati wali kota se-Sulut.
“Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai efektivitas pengendalian intern atas pendapatan, belanja, beban, aset tetap, aset tidak berwujud, dan hutang,” kata Olly.
