Pengamat Jannus Siahaan Sebut Listyo Sigit Jadi 'Pengawal' Utama Kebijakan Jokowi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Komjen Listyo Sigit Prabowo terpilih secara aklamasi oleh Komisi III DPR RI sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Persetujuan itu ditetapkan seusai Sigit menjalani uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (20/01/2021)

Penulis Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Dr Jannus Th Siahaan  mengatakan Fit and Proper Test Kapolri yang berlangsung di DPR RI hari ini tak lebih dari upaya pemenuhan syarat-syarat prosedural konstitusional saja, agar Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru memiliki legitimasi secara politik.

"Dengan basis dukungan politik di Parlemen, diproyeksikan Listyo disetujui secara mayoritas di DPR.

Apalagi situasinya kali ini jauh lebih kondusif ketimbang proses serupa pada 2015 lalu, di mana kala itu Presiden Jokowi mengajukan nama tunggal Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan, yang kemudian ditolak oleh publik," jelasnya.

Jannus mengungkapkan sinyal-sinyal antipati publik itu dalam proses penetapan Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai petinggi institusi korps Bhayangkara kini nyaris tak ada.

"Beberapa faksi di dalam Polri yang dikabarkan sempat menolak pencalonan Listyo, diperkirakan pada akhirnya akan selesai secara internal setelah beliau diangkat resmi sebagai Tri Brata 1 atau sebutan lain untuk Kapolri," jelasnya.

Listyo sendiri angkatan 91, ia melampaui seniornya Akpol Angkatan 88, 89 dan 90.

"Realitas ini memiliki kemiripan dengan yang terjadi saat Tito Karnavian diangkat menjadi Kapolri di masa lalu, yang juga melangkahi beberapa generasi di atasnya.

Akhirnya Tito pun berhasil mengonsolidasikan dukungan internal dan bekerja secara maksimal sebagai Kapolri hingga dipromosikan menjadi Menteri Dalam Negeri dan pensiun dengan pangkat Jendral polisi," katanya

Sementara dari sisi agenda Kapolri yang baru, tak diragukan lagi Listyo akan menjadi "pengawal" utama terhadap kebijakan-kebijakan Jokowi untuk sisa masa bakti Presiden empat tahun ke depan, baik dari ancaman gerakan radikal maupun dari penolakan sipil.

Dengan kata lain, Komjen Listyo dianggap sebagai pilihan yang paling tepat untuk menjadi pengawal rencana-rencana besar Jokowi ke depan.

Dari sisi politik, Listyo akan melanjutkan agenda besar Tito dan Idham, yakni mempersempit gerak radikalisme politik yang dimotori beberapa organisasi agama garis keras.

Sebut saja misalnya FPI dan sisa-sisa kekuatannya.

Polri dibawah Listyo akan terus menekan kelompok ini sampai tidak berkutik, seperti pembekuan rekening-rekening tokoh utama di balik FPI dan pemantauan secara ketat perkembangan pascapembubaran FPI,

baik secara personal dari tokoh-tokoh utama eks FPI maupun secara kelembagaan dalam arti ke mana dan di organisasi mana saja mantan-mantan petinggi FPI tersebut akan berlabuh.

Sementara dari sisi ekonomi, diperkirakan Listyo akan dibebani tugas berat untuk mengawal segala kebijakan pemulihan ekonomi dan terobosan-terobosan kebijakan ekonomi Jokowi, semisal Omnibus Law, dari berbagai resistensi publik, terutama dari kalangan aktifis dan kelompok penekan lainnya.

Listyo diprediksi akan memainkan kartu "pengawalan" secara ketat atas investasi-investasi baru yang masuk ke Indonesia, di berbagai sektor dan bidang.

Dalam arti lain, Listyo diperkirakan akan memainkan kartu yang tegas terhadap beberapa bibit-bibit kerusuhan di kantong-kantong investasi baru, seperti yang terjadi di Sulawesi beberapa waktu lalu.

Dan dari sisi keamanan dan pertahanan, Listyo juga diperkirakan akan mendorong Polri untuk terlibat lebih aktif dalam penuntasan kelompok-kelompok separatis seperti di Papua Barat.

Polri akan sangat aktif terlibat dalam penciptaan keamanan di Papua, untuk keberlangsungan pembangunan dan kenyamanan investasi di Papua.

Dalam pencalonan Kapolri pengganti Jendral Pol Idham Azis, Jokowi hanya mengajukan satu nama dari beberapa nama yang dinominasikan oleh Kompolnas, yakni Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

Langkah Jokowi ini sangat jelas maknanya bahwa Listyo lah yang diinginkan Jokowi, dan diharapkan tidak akan mendapat kendala yang berarti di DPR melalui tahapan fit and proper test yang berlangsung hari ini.

Komisi III DPR Setujui Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

"Berdasarkan pandangan dan catatan fraksi, pimpinan dan anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat dari jabatan Kapolri atas nama Jenderal Idham Azis dan menyetujui pengangkatan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri," kata Ketua Komisi III Herman Hery, dilansir Kompas.com pada Rabu (20/1/2021).

Herman melanjutkan, atas persetujuan ini, Komisi III akan segera bersurat kepada pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih.

"Selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna terdekat dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Uji kepatutan dan kelayakan terhadap Sigit hari ini berlangsung sekitar empat jam. Sigit memaparkan visi dan misinya sebagai calon kapolri.

Keputusan itu diambil setelah Komisi III mendalami paparan Sigit dan melakukan rapat pleno.