TRIBUNMANADO. CO. ID,  MANADO - Presiden Joko Widodo memberikan legalitas kepada kelompok masyarakat yang tinggal di butan. 

Presiden secara serentak menyerahkan Surat Keputusan (SK)  Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Di Provinsi Sulut,  Sebanyak 2.052 Kepala Keluarga (KK) menerima SK.

Mereka berhak mengelola lahan hutan seluas 9.000 hektare, sementara 1.200 KK diputuskan bisa mengelola hutan adat seluas 750 hektare

Baca juga: November 2020, Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang di Sulut Capai 51 Persen

Baca juga: Bantuan Sosial Tunai Siap Disalurkan di Kotamobagu Mulai 8 Januari

Baca juga: Gadis Cantik Manado Sheren Cantika Mongkol Ajak Muda-mudi Bangun Daerah

Mewakili Presiden Joko Widodo, Gubernur Olly telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan TORA secara simbolis kepada 5 orang dari 30 orang perwakilan masyarakat Sulut.

"Sekarang dikasih SK untuk merawat sekaligus memanfaatkan untuk kegiatan ekonomi mereka. Salah satu kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan," kata Gubernur 

 SK ini lanjut Gubernur tidak boleh diperjualbelikan

"Tidak boleh juga potong pohon besar,  hanya memanfaatkan hasil hutan untuk kepentingan ekonomi mereka," ujarnya. 

Baca juga: Gejala Positif Covid-19 Ternyata Mirip Tipes, Artis Ini Mengalaminya, Berikut Penjelasannya

Adapun 30 orang yang menerima SK terdiri dari 15 SK Perhutanan Sosial kepada 15 orang masyarakat yang berasal dari Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.

Penyerahan 4 SK TORA kepada perwakilan dan 15 orang yang berasal dari Kabupaten Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Selatan, dan Bolaang Mongondow Timur.