Masyarakat DKI Jakarta Terancam Denda hingga Rp 7,5 Juta, Termasuk Menolak Vaksinasi Covid-19

TRIBUNMANADO.CO.ID - Masyarakat DKI Jakarta yang menolak vaksinasi Covid-19 akan di denda.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Tak hanya itu, masyarakat yang menghalang-halangi juga akan diberi sanksi.

Baca juga: Kecelakaan Maut, Kereta Kelinci Terperosok dalam Jurang, 3 Orang Rombongan Pengantin Tewas

Baca juga: UCAPAN Selamat Hari Ibu Tahun 2020, Diperingati Setiap Tanggal 22 Desember, Bagikan di Media Sosial

"Berbunyi (aturan) seperti itu, bagi siapa saja yang tidak mau sesuai dengan peraturan ketentuan, ada dendanya atau sanksinya di antaranya tidak mau divaksin, (bisa) didenda," ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (16/12/2020).

Ariza menegaskan, tidak hanya mereka yang menolak vaksin saja yang bisa didenda.

Akan tetapi juga berlaku bagi mereka yang mencoba menghalang-halangi proses vaksinasi.

"Menghalangi vaksin juga dendanya bahkan Rp 5 juta sampai Rp 7 juta," ucap Ariza.

Adapun ancaman sanksi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur beragam ketentuan penanganan Covid-19, termasuk sanksi bagi masyarakat yang tidak ikut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam Perda tersebut, ada beberapa masyarakat yang terancam pidana denda, di antaranya:

1. Menolak Tes PCR

Dalam Bab X Ketentuan Pidana Pasal 29.

Pasal itu menyebut masyarakat yang menolak untuk dilakukan test PCR akan dikenakan sanksi denda Rp 5 juta.

"Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)," tulis Perda tersebut.

2. Menolak Vaksinasi

Dalam Pasal 30 juga dituliskan sanksi denda bagi setiap orang yang sengaja menolak vaksinasi Covid-19.