Pemprov Sulut Bantu UMKM Bitung di Tengah Pandemi Covid-19, dengan Cara Ini

TRIBUNMANADO.CO.ID,BITUNG -  Torang Bergerak, Torang  Beli Torang, Torang Bela Pengadaan. Inilah  slogan aplikasi Bela Pengadaan milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang digaungkan Jimmy Ringkuangan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Saat membawakan sosialisasi Bela akronim dari Belanja Langsung Pengadaan, di UPTD BPTK Kelas A Bitung, Senin (30/11/2020) dihadapan pejabat pengadaan dari berbagai perangkat daerah dilingkungn Pemerintah Provinsi Sulut yang ada di Kota Bitung.

"Program ini merupakan pilot project, untuk mendukung sektor UMKM di tengah pandemi Covid 19, agar tetepa dan terus bergairah, maju dan bersaing di tengah pandemi covid 19," kata Jimmy kepada wartawan usai menyampaikan sosialisasi.

Bela Pengadaan ini dalam bentuk aplikasi androit. Lanjut Jimmy menerangkan bahwaa lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) mendorong pemerintah baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mebelanjakan anggarannya ke sektor UMKM.

Dalam rangka menyelamatkan sektor  UMKM yang terancam berhenti beroperasi, selama pandemi covid-19. s

Satu diantara sarana untuk mempercepat proses pemulihan bisnis UMKM demi

Menyelamatkan sektor UMKM yang terancam berhenti beroperasi selama pandemi covid-19 adalah melalui aplikasi belanja pengadaan (bela pengadaan).

"Bela Pengadaan telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2020, merupakan bagian dari gerakan bangga buatan indonesia (BBI) sebagai upaya pemerintah menanggulangi dampak covid-19 terhadap kegiatan perekonomian, khususnya usaha mikro dan usaha kecil," terangnya menyampaikan sambutan Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni.

JR sapaanya menjelaskan aplikasi bela pengadaan adalah platform yang ditujukan untuk memudahkan UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah dengan nilai nominal Rp 50 juta per paket pengadaan/transaksi.

Lewat aplikasi ini juga pelaku UMKM dapat terlibat menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah melakukan penjualan dengan secara online melalui marketplace, sehingga UMKM kedepan lebih banyak mengandalkan transaksi digital (umkm go digital).

"Hadirnya Bela Pengadaan merupakan satu diantara upaya untuk mendorong belanja pemerintah melalui umkm dengan menggandeng pelaku usaha e-market place, sebagai agregator dalam bela pengadaan yang saat ini untuk memenuhi kebutuhan makanan, alat tulis kantor, angkutan, souvenir, dan kurir," kata dia.

Para pelaku usaha cukup mendaftar dan diverifikasi ke salah satu e-market place, yang telah terintegrasi dalam bela pengadaan sesuai kategori produk yang mereka jual.

Setelah terverifikasi, maka produknya akan tayang dan siap dibeli oleh instansi pemerintah yang membutuhkan.

Dia juga menerangkan tentang mekanisme pengadaan oleh UMKM melalui platform bela pengadaan, dimana kegiatan belanja pemerintah yang senilai rp 50 juta ke bawah bisa lebih terawasi sebab terdata dalam sistem elektronik sehingga belanja pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

"Selain itu datanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi, untuk merencanakan pengadaan di tahun berikutnya. Serta bagi para pelaku usaha datanya dapat memberikan gambaran kebutuhan pemerintah dalam satu tahun dengan harapan, para umkm bisa dapat terus berkembang dan berkompetsisi dengan sehat sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan baik," jelasnya lagi.