Dilantik Ketua Karang Taruna, Geraldi Sebut Filosifi Kemeja Lengan Panjang Digulung ke Atas

TRIBUNMANADO.CO.ID,BITUNG- Geraldi Mantiri SE Ketua Karang Taruna (KT) kota Bitung masa bakti 2020-2025, mengaitkan seragam warna hitam dengan lengan panjang yang di gulang ke atas di pakai pengurus saat dilantik.

Dengan filosifi bekerja. "Target dan program pengurus, harus turun ke lapangan dan bekerja.  Lakukan pemberdayaan KT di kecamatan dan kelurahan, 

rampingkan kepengurusan seperti yang dilakukan KT Provinsi, kurangi kegiatan seremonial," tutur Raldi sapaanya usai di lantik Pjs Wali kota Bitung Edison Humiang, Senin (30/11/2020).

Model atau gaya pakai pakaian lengan panjang yang di gulung ke atas, identik dengan presiden Joko Widodo yang kerap ketika turun lapangan pakai kemeja warna putih lengan panjang digulung ke atas.

Lanjut pria yang duduk sebagai wakil ketua komisi II DPRD Bitung, senang bisa dilantik namun ada harapan kedepan untuk di capai bersama pengurus dan majelis pertimbangan.

Di tengah pandeni covid 19 topang dan bantu program ekonomi Nasional bersama pemerintah dengan lakukan pemberdayaan.

"Kami akan dorang TK memberdayakan kader-kader KT di tingkat Kelurahan dan ingan ada kelurahan percontohan di dari 69 kelurahan yang ada di 8 Kecamatan se kota Bitung," jelasnya.

Pelantikan Karang Taruna Kota Bitung,  diawali dengan mendengarkan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Karang Taruna.

Dihadiri Pjs Wali kota Bitung Drs Edison Humiang M.Si, Ketua DPRD Kota Bitung Aldo Ratungali, Kadis Sosial Give Mose dan pengurus KT Provinsi Sulut.

Dalam proses pelantikan dilakukan pembacaan Surat Keputusan Wali kota Bitung 470/722/WK Penetapan Pengurus KT Kota Bitung masa bakti 2020 – 2025, oleh Viktory Rotty Majelis Pertimbangan Karang Taruna Provinsi Sulut, mewakili Ketua KT Provinsi Sulut Billy Lombok SH.

Geraldi Mantiri SE Ketua Karang Taruna Kota Bitung didampingi dua aparatur sipil negara (ASN) di posisi sekretaris Fian Alow dan Fenny Tuange Bendahara.

Pjs Wali kota Bitung Edison Humiang dalam sambutannya bilang, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah/pemerintah daerah.

Satu diantara sasaran pokok pembangunan kesejahteraan sosial adalah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) yang dapat dikelompokan dalam 6 permasalahan.

"Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana dan ketertinggalan/keterasingan. Sebagai penunjang keberhasilan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) adalah menggali dan memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (psks) yang terdapat dalam masyarakat," kata Humiang.

Dia jelaskan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan karang taruna adalah salah satu komponen PSKS tersebut.