Rp 99 Triliun untuk Antisipasi Krisis Pangan

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan dimaksimalkan sebagai instrumen stabilisasi untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prioritas APBN di tahun ini maupun tahun depan satu di antaranya adalah bidang ketahanan pangan, selain masalah kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, dan infrastruktur.

Baca juga: ASN-THL Minut Demo Tuntut Tunjangan

"Ketahanan pangan merupakan satu di antara prioritas besar di dalam APBN 2021. Sebesar Rp 99 triliun sendiri akan dialokasikan untuk ketahanan pangan" ujarnya dalam acara 'Jakarta Food Security Summit 5' secara virtual, Rabu (18/11).

Sri Mulyani menjelaskan, alokasi untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan itu merupakan belanja dari berbagai kementerian dan lembaga, tidak hanya Kementerian Pertanian atau Kementerian Perikanan.

Kementerian lainnya yang juga terlibat adalah di bidang public work atau pekerjaan umum dan irigasi dan melalui pemerintah daerah dalam bentuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pangan.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp 99 triliun itu termasuk untuk subsidi pupuk. "Sehingga ini merupakan belanja dari berbagai kelompok dan berbagai aktivitas," ujar Sri Mulyani.

Bendahara negara juga memperingatkan pandemi Covid-19 berpotensi memicu krisis pangan dunia. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Food and Agriculture (FAO) bahwa krisis pangan bisa menjadi nyata akibat gangguan rantai pasokan.

"Bahkan FAO menyampaikan bahwa Covid-19 dapat berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya krisis pangan karena terjadi gangguan rantai pasok dan logistik dari suplai makanan di seluruh dunia," ujarnya.

Dia mengatakan, kondisi Indonesia sebagai satu di antara 4 negara dengan penduduk terbesar di dunia menjadi krusial dari sisi ketahanan pangan di tengah pandemi.

Baca juga: Kronologi Kasus Penikaman Seorang Gadis di Tomohon, Berawal Saat Pelaku Masuk Kamar Korban

"Ini yang luar biasa penting bagi Indonesia yang merupakan negara dengan wilayah geografis yang sangat besar dan juga penduduk populasi terbesar di dunia," kata Sri Mulyani.

Karena itu, dia menambahkan, pada awal pemerintah terus memberikan perhatian tidak hanya di dalam menangani Covid-19, juga terus melaksanakan berbagai kebijakan maupun langkah-langkah untuk menjaga agar prediksi dari FAO tersebut tidak terjadi.

"Perhatian dari Presiden dan pemerintah di bidang pertanian dan ketahanan pangan serta kesejahteraan nelayan terus menjadi pusat utama. Dengan adanya virus Covid-19, kita memahami bahwa dampak yang terjadi adalah luar biasa bagi kehidupan masyarakat kita," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengatakan bahwa pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif.

Sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses produksi pangan berkualitas dengan harga terjangkau. "Pengembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara baru yang inovatif, yang meningkatkan efisiensi proses produksi yang meningkatkan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, yang memperbaiki daya dukung lingkungan dan yang mensejahterakan petani," ujar Presiden.

Saat ini kata Presiden banyak negara di dunia melihat pentingnya pengembangan sektor pangan. Bukan hanya untuk merespon kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi, tetapi juga karena kebutuhan pangan sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk di dunia.