Soal Dana BOS di Daerah 3T, Mendikbud Janji akan Tambah dan Jamin Lebih Besar dari Sekolah di Kota

"Laptop-laptop untuk mengantisipasi asesmen kompetensi tahun depan dan juga untuk memberikan TIK yang layak bagi guru-guru dan anak-anak," kata dia.

3. Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak

Program selanjutnya yang menurut Nadiem masuk dalam prioritas ialah Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak.

"Bisa dibilang, secara substantif merupakan program yang terpenting, karena tidak ada yang namanya peningkatan mutu tanpa adanya peningkatan mutu dari guru," jelas Nadiem.

Program ini terbagi atas empat poin, pertama ialah sertifikasi guru dan tenaga pendidikan. Kedua, peningkatan kompetensi dan kualifikasi GTK.

Ketiga penjaminan mutu, advokasi daerah dan sekolah. Keempat ialah pembinaan peserta didik.

"Guru penggerak ini adalah metode identifikasi guru-guru baru, yang akan memastikan bukan hanya guru itu kompeten, tetapi punya kemampuan untuk mementor guru-guru lain. Dan dia punya jiwa kepemimpinan," papar Nadiem.

Guru penggerak itu, lanjut dia, adalah calon-calon pemimpin dan kepala sekolah masa depan.

4. Peningkatan kualitas kurikulum dan Asesmen

Kompetensi Minimum Pada 2021, Nadiem resmi mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter.

"Kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter," papar Nadiem.

Asesmen Kompetensi Minimum, kata Nadiem, akan berfokus pada cara mengukur kompetensi dengan standar yang lebih global, dengan standar yang bukan bergabung pada materi informasi, tetapi pada kemampuan bernalar, baik di numerasi, literasi, ditambah juga dengan nilai-nilai Pancasila.

Sehingga, lanjut dia, siswa memiliki kemerdekaan dari diskriminasi yang selama ini banyak terjadi, bahwa yang mampu bimbel yang dapat angka baik.

"Ini memerdekakan anak kita dari status ekonomi apapun. Ini bukan lagi masalah menguasai materi namun mengenai kemampuan mengolah informasi dan bernalar kritis," jelas Nadiem.

Kemendikbud menganggarkan program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum sebesar Rp 1,48 triliun.