Menaker Ida Fauziyah Tak Naikkan Upah Minimum 2021, Sekjen FSPMI: Kami Pertanyakan Negara di Mana?
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang tidak menaikan UMP 2021 mendapat banyak sorotan.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan yang tidak menaikan UMP 2021 mendapat banyak sorotan.
Bahkan ida Fauziyah dinilai tidak pantas menjadi Menteri Ketenagakerjaan.
Hal tersebut dikarenakan setiap keputusannya yang dianggap selalu mengutamakan kepentingan pengusaha.
Baca juga: Ingat Kasus Kematian Pendeta, Sebelumnya Dituduh KKB Papua Pelakunya, Kini Diduga Dibunuh Oknum TNI
Baca juga: Sosok Alpius Oknum TNI yang Diduga Bunuh Pendeta di Intan Jaya, Ini Biodata dan Fakta Lengkapnya
Kritikan tersebut datang dari Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz.
"Saya mengatakan Ida Fauziyah bukan Menteri Ketenagakerjaan, Tapi menteri Apindo atau Menteri Kepengusahaan," ujar Aziz, saat konferensi pers daring, Jumat (30/10/2020).
Riden memaparkan, sikap Ida yang membela kepentingan pengusaha sudah terlihat saat jelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, di mana pengusaha mengeluhkan kesulitan membayar kewajiban THR kepada pekerjanya.
"Keluhan itu dijawab sama Ida Fauziyah, dengan menerbitkan surat edaran THR boleh dicicil, bahkan boleh tidak dibayar," papar Riden.
Kemudian, kata Riden, saat ini Ida kembali lebih condong ke pengusaha dengan mengeluarkan surat edaran upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan.
"Menurut saya yang benar pemerintah mengeluarkan surat edaran upah minimum tetap ada kenaikan."
"Bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, ada mekanismenya dengan melakukan penangguhan UMK," paparnya.
Hal senada juga diungkapkan Anggota Dewan Pengupahan Nasional Mirah Sumirat yang menilai keputusan Ida Fauziyah mengeluarkan surat edaran upah minimum tahun depan tidak naik, bentuk rasa ketidakpedulian pemerintah ke pekerja.
"Kami pertanyakan negara di mana? Bukannya kewajibannya melindungi segenap rakyat."
"Sudah ganti saja, bukan Menteri Ketenagakerjaan tapi menteri pengusaha," keluh Mirah.
"Saya usul ada dua menteri, menteri ketenagakerjaan, satu lagi menteri pengusaha. Menteri pengusaha kasih saja ke ibu Ida Fauziyah," sambung Mirah.
Mirah Sumirat yang juga menjabat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, menyebut pemerintah terlalu membela kepentingan pengusaha, dibanding pekerja di tengah pandemi Covid-19.
