Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pemulihan Ekonomi

Pemkot Kotamobagu Akan Pertimbangkan Pinjam Dana PEN

Pemerintah Kota Kotamobagu masih pikir-pikir soal rencana peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penulis: Alpen_Martinus | Editor: David_Kusuma
Tribun manado / Alpen Martinus
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara 

TRIBUNMANADO.CO.ID, KOTAMOBAGU - Pemerintah Kota Kotamobagu masih pikir-pikir soal rencana peminjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Wali Kota Kotamobagu Hj Tatong Bara mengatakan, bawah dari awal mereka sudah komitmen untuk berhati-hati dalam peminjaman dana.

"Karena jangan sampai pembayaran lewat masa jabatan saya, dan kalau bisa saat peminjaman, pembayaran lunas saat saya keluar," jelasnya, Jumat (23/10/2020).

Ia menjelaakan, beberapa waktu lalu ke Jakarta dan mendapatkan anggaran untuk revitalisasi dua pasar, sehingga belum menuntut peminjaman.

Baca juga: Ini Daerah Sulit Jaringan Internet dan Seluler di Bitung

Baca juga: Nasib Daerah Blankspot, Luring Sekali Tiga Pekan, Kirim PR Harus Naik Pohon

Baca juga: Jantje Sajow Jadi Jenderal CEP-Sehan Menangi Pilkada Sulut 2020

"Untuk rumah sakit, ada dana DAK turun tahun ini Rp 25 miliar untuk alat kesehatan," jelasnya.

Nah yang dipikirkan saat ini adalah rencana pembangunan ruang isolasi dan CSSD untuk RSUD Kotamobagu.

"Kalau peluang kita dapatkan anggaran pusat dan provinsi tidak dapat, maka kita coba berhitung dengan ruang waktu kerja, dengan jumlah pinjaman selesai, maksudnya saat saya berhenti hutang lunas," jelasnya.

Baca juga: Wanita Cantik Manado Ini Ingatkan Protap Kesehatan, Covid-19 Belum Berakhir

Baca juga: Nasib Daerah Blankspot, Luring Sekali Tiga Pekan, Kirim PR Harus Naik Pohon

Kemudian, yang memungkinkan untuk dilakukan perhitungan juga adalah rencana pembangunan gedung Bobakidan.

"Diusahakan agar peminjaman mendapatkan profit, misalnya gudang sewa, sehingga tidak terlalu memberatkan pengembalian, paling tidak ada feed back, itu yang sementara kita hitung," ujarnya.

Namun menurutnya, Mendagri sempat menyebutkan bahwapinjaman seperti nitu menjadi tanggung jawab estafet.

Baca juga: Polda Sulut Gelar Rakor Lintas Sektoral, Bahas Penanganan Covid-19 dan Libur Panjang

"Sepanjang ada persetujuan dari DPRD, tidak menjadi beban. Tapi menurut saya, karena ini menjadi tanggung jawab, supaya tidak meninggalkan utang ke pemimpin berikut," jelasnya.

Namun menurutnya, peminjaman tidak jadi soal, jika antar lembaga sudah menyetujui.

Ia mengatakan, akan dilihat jika tidak ada anggaran yang bisa didapat, sementara visi dan misi belum bisa tercapai semuanya, seperti pembangunan beberapa gedung rumah sakit dan fasilitas lainnya, maka akan dipertimbangkan peminjaman.

"Bunganya juga rendah, dan dari Kemendagri juga sudah menyetujui untuk pemerintah daerah melakukan peminjaman," jelas dia. (Amg)

Baca juga: Gadis Cantik Asal Minahasa Fellia Lalogiroth Mahir Melakukan Tarian Maengket

SUBSCRIBE YOUTUBE TRIBUN MANADO:

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved