Breaking News:

Pilkada Serentak

Mendagri Minta Aparat Beri Efek Jera Jika Ada Oknum KPU dan Bawaslu Tak Netral, Tito: Pidanakan!

Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di tingkat pusat dan daerah untuk bersikap netral pada Pilkada

(KOMPAS.COM/ANDI HARTIK)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menyampaikan sambutan dalan peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Pendopo Kabupaten Malang, Jumat (7/8/2020). 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kampanye pemilihan kepala daerah diharapkan tidak menyalahi aturan.

Bahkan dalam pelaksanaannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta KPK dan Bawaslu untuk menindak pelaku pelanggaran kampanye.

Kategori pelanggaran yang banyak dilakukan adalah kampanye di media sosial.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU) dan Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) di tingkat pusat dan daerah untuk bersikap netral pada Pilkada 2020.

Tito meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggota KPU dan Bawaslu yang tidak netral demi memberi efek jera.

"Saya memohon dengan hormat kepada jajaran penegak hukum KPK, kemudian Polri, Kejaksaan, kita sampaikan juga kalau ada oknum-oknum yang berbuat demikian, pidanakan, tindak tegas untuk berikan contoh kepada yang lain, untuk memberikan efek deteren kepada yang lain," kata Tito dalam acara 'Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020', Selasa (20/10/2020).

Tito mengatakan, netralitas KPU dan Bawaslu merupakan syarat penting agar peserta pilkada dapat menghargai dan memercayai kedua lembaga tersebut.

Namun, menurut Tito, menjaga netralitas KPU dan Bawaslu bukanlah perkara mudah, terutama di tingkat daerah.

"Begitu mau pemilihan, saya enggak katakan semua ya, ada daerah-daerah yang sengaja masang juga, calon-calon itu masang orang di KPU, entah mungkin di kabupaten, apalagi di bawahnya," ujar Tito.

Baca juga: Mantan Tunangan Selingkuh, Chef Marinka Masih Berdoa Pria Tersebut Benar Jodohnya, Bego Gue Putus

Tito menambahkan, potensi sikap tidak netral juga dapat muncul dari penyelenggara pemilu di tingkat yang lebih bawah yang sengaja ingin mencari keuntungan lewat ajang pilkada.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved