Presiden Lebanon Michel Aoun Beri Peringatan Keras Soal Negaranya: Kita Akan ke Neraka

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kondisi Lebanon kini terus terpuruk karena dilanda krisis.

Presiden Lebanon Michel Aoun mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh partai politik negaranya.

Michel Aoun mengatakan negara yang sedang dilanda krisis dapat masuk ke neraka jika pemerintah baru tidak dibentuk.

Hal itu menunjukkan akan membutuhkan keajaiban untuk mewujudkan terjadi pada saat ini, lansir AP, Senin (21/9/2020).

• Ucapkan Selamat HUT ke-69 SAG Sulutteng, Ini Harapan Gubernur Olly Dondokambey

• Google Doodle Hari Ini, Kenang Masa Kecil Legenda Betawi Benyamin Sueb: Kalau Gue Kagak Naik, Awas!

Peringatan keras datang ketika negara itu berjuang untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang terus meningkat dan mengancam akan lebih jauh tenggelam dalam beberapa minggu mendatang.

Serta ada kekhawatiran kerusuhan itu dan juga lonjakan kasus virus Corona dan kematian.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Presiden Michel Aoun mengkritik sekutu politiknya, kelompok Syiah Hizbullah dan Yayasan Amal.

Kedua bersikeras mempertahankan portofolio Kementerian Keuangan dalam pemerintahan baru dan menunjuk menteri Syiah di Kabinet.

Ditanya oleh seorang reporter ke mana arah Lebanon jika tidak ada pemerintahan yang segera dibentuk, Aoun menjawab: "Ke neraka, tentu saja."

"Mengapa lagi saya harus berdiri di sini berbicara jika bukan itu masalahnya? ”

Dia juga mengkritik Perdana Menteri yang ditunjuk Mustapha Adib karena berusaha membentuk pemerintahan dan memaksakan nama untuk posisi Kabinet tanpa berkonsultasi dengan blok parlemen.

Kebuntuan politik telah merusak prakarsa Prancis yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron.

Prancis menginginan pemerintahan independen untuk melakukan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk mengeluarkan negara itu dari jurang krisis.

Batas waktu pembentukan pemerintahan menurut rencana Prancis terlewat minggu lalu, di tengah kebuntuan atas portofolio Kementerian Keuangan.

Jabatan teratas Lebanon, termasuk pekerjaan presiden, perdana menteri dan ketua parlemen, didistribusikan menurut sekte, sejalan dengan perjanjian pembagian kekuasaan sektarian negara itu.