Demo di Thailand
Mengapa Thailand Punya Aturan Lese-Majeste yang Khusus Untuk Raja? Berikut Bunyi Hukum Tersebut
Para pengunjuk rasa juga menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, menuntut konstitusi baru, dan menuntut pemilihan baru.
Setelah wafat empat tahun lalu, dia digantikan anaknya Raja Maha Vajiralongkorn, yang tidak terlalu populer di mata rakyatnya.
Kelompok militer, yang kini memerintah setelah menggulingkan pemerintahan sipil pada 2014, merupakan pendukung garis keras kerajaan.
Bagaimana aturan itu diterapkan?
Sejak angkatan bersenjata memegang kendali pemerintahan, jumlah pelanggaran maupun hukuman yang diberikan mengalami peningkatan.
Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menerangkan, jumlah orang yang diinvestigasi karena UU tersebut meningkat dua kali lipat daripada 12 tahun silam.
Jenis tuduhannya pun bermacam-macam. Mulai dari kakek yang menghina ratu di pesan teksnya, atau warga berkebangsaan Swiss yang kedapatan mencoreti mendiang Raja Bhumibol.
Ada juga yang ditahan karena mengunggah anjing peliharaan mendiang Raja Bhumibol, hingga menekan tombol "like" pada unggahan media sosial yang dianggap menghina kerajaan.
Bahkan pada Mei 2017, media sosial sempat dilarang oleh Bangkok karena tidak menurunkan berbagai konten berisi penghinaan bagi kerajaan.
Kelompok HAM menyatakan, mereka melihat aturan Lese-Majeste merupakan alat politik yang digunakan untuk membungkam kritikan secara damai.
Di Februari 2017, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat David Kaye berujar, banyak dari tuduhan itu yang sebenarnya tak cukup bukti untuk dijatuhi vonis.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mengenal Hukum Lese-Majeste, Lindungi Raja Thailand dari Kritikan