Analisis Politik

Pengamat Politik Sebut KPU Harus Berhati-hati Lakukan Verifikasi Berkas Setiap Calon Pilkada

Verifikasi berkas ini sangat penting untuk memastikan bahwa bakal calon ini memenuhi syarat yang diminta untuk mendaftar sebagai calon Kepala Daerah.

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Gryfid Talumedun
Istimewa
Pengamat Politik Sulut, Stefanus Sampe, Ph.D 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Terkait proses verifikasi berkas setiap calon dalam kontestasi Pilkada Sulut 2020, Pengamat Politik Sulut Stefanus Sampe Ph.D mengatakan kinerja dan Integritas penyelenggaraan pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan ditantang.

Menurutnya, Verifikasi berkas ini sangat penting untuk memastikan bahwa bakal calon ini memenuhi syarat yang diminta untuk mendaftar sebagai calon Kepala Daerah.

"Ini berarti kalau sampai berkas atau dokumen bakal calon yang dimasukkan itu tidak benar atau palsu berarti jelas bahwa yang bersangkutan tidak dapat menjadi kontestan pilkada," kata Sampe kepada Tribun Manado.

Kalau ada berkas dari bakal calon kandidat yg diragukan atau yang tidak dapat dipastikan keaslian dan kebenarannya, sebaiknya bakal calon tersebut tidak diloloskan untuk menjadi calon yang akan bertarung dalam pilkada nanti.

 Pria ini Kaget Lihat Perubahan Dunia setelah 44 Tahun Dipenjara, Orang Pakai HP Dikira Agen CIA

 Aisyah, Wanita Cantik Ini Datang Bulan Muntah Beling Usai Konsumsi Minuman Botolan, Tenggorokan Luka

 Pelaku Mutilasi Kalibata Manajer HRD Rubah Penampilan, Cat Rambut jadi Pirang, Demi Hilangkan Jejak

TONTON JUGA :

"Sebab ini berarti bakal calon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diminta untuk ikut dalam kandidat kepala daerah," sebut Sampe.

Kalau tidak demikian, ini akan menjadi permasalahan ke depan ketika memang benar dokumen-dokumen atau berkas bakal calon kepala daerah tersebut ternyata palsu.

Masalahnya disini, yang nanti digugat bukan hanya yang bersangkutan atau Calon Kepala Daerah sendiri yang memasukkan berkas tersebut, tetapi juga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini, KPU sendiri.

"Masyarakat dapat menggugat KPU yang berani meloloskan bakal calon yang memasukkan dokumen palsu," ujarnya.

Masyarakat akan mempertanyakan proses verifikasi yang dijalankan oleh KPUD apakah sesuai aturan dan jauh dari tindakan-tindakan yang tidak fair.

"Apalagi disini ada indikasi penyuapan untuk meloloskan bakal calon yang memasukkan dokumen yg diragukan orisinalitasnya," ungkap Sampe.

"Dan ingat pada proses verifikasi ini netralitas dan integritas dari penyelenggara Pilkada sudah mulai ditantang," pungkasnya. (Mjr)

Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved