Filosofi Benang Merah di Kabupaten Bolsel

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) adalah salah satu daerah otonom di Sulawesi Utara (Sulut) yang dimekarkan sejak 2008 silam.

Kini mampu berdiri sejajar dengan daerah lainnya.

Daerah yang memegang erat visi religius tersebut, saat ini dikomandoi oleh dua tokoh politisi PDI Perjuangan, Haji Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid.

Selama satu dekade, partai berlambang moncong putih ini memang menguasai singgasana pemerintahan di daerah itu.

Sejak awal pemerintahan, Bupati pilihan pertama rakyat Bolsel, Haji Herson Mayulu SIP (H2M) hingga periode pemerintahan saat ini, perubahan yang signifikan dan torehan prestasi dari berbagai aspek telah dicapai daerah ini hingga kanca nasional.

• JWS: Program Rp 200 Juta Per Desa CEP-Sehan, Bisa Dianggarkan untuk Honor Linmas Desa

• Danrem 131/Santiago Lakukan Ini di Kantor Bupati Bolmong

• Kapolda Sulut Bangun Sinergi, Sambangi BPK RI, Irjen Panca: Seperti Rumah Sendiri

Tidak muluk-muluk, selama masa pemerintahan Presiden Ir Haji Joko Widodo.

Bolsel pun bisa dikatakan menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

Entah karena daerah otonom baru atau kemampuan lobi dari figur yang memerintah.

Namun sejauh ini, di kalangan politisi PDI Perjuangan, istilah "benang merah" dari daerah hingga pusat begitu melekat.

Lantas apa makna yang tersirat dalam filosofi "benang merah" itu dan untuk Bolsel sendiri apa manfaatnya? Untuk lebih jelasnya lagi, kita ulas sedikit beberapa pendapat dari elite politik PDI Perjuangan Bolsel.

• Jems Tuuk Bawa Aspirasi Masyarakat Bolsel Bangun Rumah Ibadah, Langsung Direspons Wagub

Haji Herson Mayulu, Mantan Bupati Bolsel yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi V DPR-RI dari PDI Perjuangan mengatakan, secara politis, Bolsel berdiri di jalur yang tepat.

Artinya koordinasi dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat terintegrasi dengan baik, sehingga kepentingan daerah bisa tersampaikan.

"Adanya benang merah dari daerah hingga pusat tentu mempermudah koordinasi serta sinergitas program pembangunan,"ungkapnya ketika dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Menurut tokoh filantropis ini, meski seorang kepala daerah dipilih rakyat.

Bukan berarti dia berdiri sendiri dan tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

• Olly-Steven Unggul 68,1 Persen Hasil Survei LSI, Olly: Prinsip Saya Kerja, Kerja, Kerja