Dilaksanakan di Tengah Pandemi Covid-19, Bawaslu Sulut Awasi Pendaftaran Bakal Calon

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pendaftaran bakal pasangan calon (balon) kepala daerah pada Pilkada 2020 sebentar lagi akan diselenggarakan.

Pendaftaran digelar 4 September 2020 hingga 6 September 2020.

Selain Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara (KPU Sulut), Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara (Bawaslu Sulut) juga melakukan beberapa persiapan.

Menurut keterangan Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J H Malonda, pihaknya kini sedang memprediksi kerawanan yang bisa saja terjadi, salah satunya terkait ketepatan waktu dan jadwal pendaftaran.

Hal ini perlu diperhatikan mengingat Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

• Mengemban Tugas Super Padat di KPU Manado, Staf Cantik Ini Kutip Kitab Kolose

• Polres Bolmut Gelar Operasi Tertib Lalulintas di Kecamatan Kaidipang

• Yasti Soepredjo Beber Alasan Olly-Steven Bakal Menangi Pilgub 2020, Yakin 1.000 Persen

"Tidak ada larangan balon mendaftar di waktu yang bersamaan. Tetapi harus ada pengaturan jadwal agar tidak bergerombol, agar tak jadi kluster baru," ujar Herwyn saat dihubungi Tribunmanado.co.id, Senin (31/8/2020).

Kerawanan ini justru lebih mungkin terjadi di halaman KPU Sulut, sehingga Herwyn berharap jajaran Polda Sulut bisa menertibkan dengan ketat.

Selain itu, Bawaslu juga akan mengawasi tahap administrasi balon terkait pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon.

• BREAKING NEWS : Sungai Milangodaa Bolsel Kembali Hancurkan 1 Rumah Warga

"Kami berharap teman-teman KPU akan memberikan akses data ke kami supaya ada keleluasan Bawaslu dalam mengawasi dokumen," tambah Herwyn.

Bawaslu Sulut pun berharap agar KPU Sulut terus menjaga integritasnya, dan tidak memihak salah satu balon.

ASN dan TNI/Polri Diminta Netral, Bekerja Seperti Biasa

Nama-nama yang mungkin akan terdaftar sebagai balon kepala daerah Pilkada 2020 mungkin terdengar asing bagi sebagian orang.

• New Normal, Pengiriman Barang di JNE Manado Naik Lebih dari 50 Persen

Namun, ada beberapa pula yang merupakan petahana.

Para petahanan ini tentu dalam masa tugasnya banyak berhubungan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bawahannya.

Hal ini pun memunculkan kekhawatiran adanya keberpihakan dalam tubuh ASN.