Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Publik Idamkan Tentara Jadi Pemimpin Nasional

Kondisi keamanan negara sejak ada pandemi covid 19 menurun tajam. Berdasarkan hasil jajak pendapat

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
KOMPAS.com/IHSANUDDIN
Saiful Mujani saat merilis hasil surveinya di Kantor SMRC, Jakarta. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Kondisi keamanan negara sejak ada pandemi covid 19 menurun tajam. Berdasarkan hasil jajak pendapat yang digagas Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 52 persen warga menilai kondisi keamanan baik atau sangat baik di masa pandemi Covid-19.

Jaksa Agung Berkantor di Badiklat Kejaksaan

"Yang mengatakan kondisi keamanan kita cukup baik atau sangat baik itu sekitar 62 persen. Mayoritas merasakan begitu. Dan yanf mengatakan buruk ada sekitar 15 persen," ujar Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, Minggu(23/8).

Saiful mengatakan, sebelum adanya wabah virus corona atau sejak Desember 2018 hingga Januari 2019, persepsi publik atas kondisi keamanan tanah air rata-rata di atas 60 persen. Penilaian masyarakat sempat turun sekitar bulan Mei-Juni 2019 akibat kerusuhan penetapan hasil Pilpres 2019.

Beberapa waktu kemudian, persepsi publik atas kondisi keamanan Indonesia kembali membaik hingga mencapai angka 66 persen di awal Maret 2020, atau sesaat sebelum pandemi Covid-19. "Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam, 52 persen pada bulan Juni. Dan sekarang belum pulih pada posisi masih pada 52 persen," ucap Saiful.

Rekaman CCTV Kejakgung Dapat Diamankan: Api Baru Dapat Dikuasai Setelah 11 Jam

Saiful menyebutkan, menurunnya penilaian publik terhadap kondisi keamanan negeri sejalan dengam laporan kepolisian yang mengatakan bahwa angka kriminalitas di masyarakat mengalami kenaikan sekitar 7 persen sejak pandemi terjadi.

"Masih di survei terakhir ini, (penilaian terhadap kondisi keamanan) sempat di bawah 50 persen, melampaui ambang psikologis 48 persen yang mengatakan baik. Tapi sekarang sudah mulai agak membaik, pulih menjadi 52 persen," kata Saiful.

Dalam survei yang sama, responden juga diberi pertanyaan apakah pemerintah belum bisa melindungi rakyat dari ancaman keamanan. Hasilnya, sebanyak 52 persen responden tidak setuju dan 42 responden setuju.

Sisanya, sebanyak 7 persen tak menjawab. Untuk diketahui, survei mengenai kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 ini digelar selama 12 hingga 15 Agustus 2020.

Survei dilakukan melalui telepon dengan melibatkan 2.202 responden yang dipilih secara acak. Margin of error dari survei ini sebesar 2,1 persen.

TNI Pemimpin Nasional

Dalam survei SMRC ditemukan juga publik menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.

Mata Berkaca-kaca, Anang Hermansyah Ungkap Pesan untuk Aurel Sebelum Menikah: Suami Adalah Imam

Menurut Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.  "Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19," kata Saiful Mujani.

Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional. Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12.3 persen. Namun, pada survei terakhir dilakukan pada 12 sampai 15 Agustus 2020 tingkat kepercayaan masyarakat meningkat. Ada 2,3 persen yang sangat percaya dengan kepemimpinan tentara aktif, lalu yang setuju sekitar 28,9 persen.

Kemudian, 49,1 persen tidak setuju, lalu 10,3 responden sangat tidak setuju, dan 9,4 persen responden tidak menjawab. "Walaupun mayoritas masyarakat masih menolak kepemimpinan tentara di level nasional lebih dari 50, namun ada gejala Covid-19 ini menaikkan tingkat toleransi kepada kepemimpinan tentara," tutur dia.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved