Berita Sulut
DPRD Sulut Perjuangkan Aspirasi Dokter Residen, Kemendikbud Siapkan Pengurangan UKT
DPRD Sulut membawa aspirasi para Dokter Residen menyangkut pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hingga ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Penulis: Ryo_Noor | Editor: David_Kusuma
lihat foto
- Perwakilan Ditjen Dikti menyambut baik aspirasi Mahasiswa PPDS Unsrat yang disampaikan DPRD Sulut dan berharap dapat memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan yang disampaikan
- Kemendikbud pada prinsipnya telah mengeluarkan Permindikbud Nomor 25 tahun 2020 terkait mekanisme keringanan uang kuliah bagi mahasiswa diploma dan sarjana, dan keringanan uang kuliah bagi mahasiswa Pascasarjana ataupun PPDS dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Perguruan Tinggi masing-masing dan diputuskan oleh Rektor Perguruan Tinggi tersebut.
- Sesuai dengan alamat UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Kemendikbud bahwa penetapan UKT bagi mahasiswa Diploma dan Sarjana berdasarkan usulan dari Perguruan Tinggi, sedangkan uang kuliah bagi mahasiswa Pascasarjana ataupun PPs diatur oleh perguruan tinggi masing-masing.
- Unsrat merupakan salah satu PTN BLU di mana uang kuliah bagi mahasiswa PPDS diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
• DPRD Sulut Kebut 3 Ranperda Inisiatif Sendiri, Target Rampung September
- Berdasarkan PMK nomor 19/PMK.05/2019 tenang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Unsrat pasal 5 ayat 2 mengatakan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggenaan tarif program sarjana jalur mandiri dan tarif program Pascasarjana, profesi, dan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Unsrat pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tarif layanan akademik untuk jenis layanan biaya pendidikan program spesialis terdapat pada lampiran PMK Nomor 19/PMK.05/2019
- Saat ini sedang dipersiapkan surat edaran kepada Perguruan Tinggi Negeri terkait keringanan UKT
- Perlu kami sampaikan juga bahwa Ditjen Dikti memiliki kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk penyediaan paket internet terjangkau bagi mahasiswa semasa pandemi. Paket ini bisa diakses melalui perguruan tinggi masing-masing.
- Ditjen Dikti juga mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mana kegiatan mahasiswa yang bersifat akademik dapat diakui sebagai perolehan SKS. Pedoman lebih lanjut mengenai MBKM ini dapat diakses melalui situs kementerian.
• Lowongan Kerja -13 Perusahaan Lagi Cari Karyawan Tamatan SMA SMK Sederajat,Cek Syarat & Link
