Nadiem Minta Maaf Atas Polemik POP
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim menyambangi kantor Pusat Pimpinan (PP) Muhammadiyah
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," ujar Nadiem.
KPK Undang Nadiem
• Kisah Seekor Kucing yang Terjebak di Dalam Ruko Selama Sebulan, Diberi Makan Melalui Celah Pintu
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lili Pintauli Siregar mengatakan akan mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud,) Nadiem Makarim terkait polemik mengenai Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang saat ini menjadi polemik di masyarakat.
"Tapi mungkin bisa disambung ya, kalau rekomendasi kita hari ini bisa kita sampaikan ke Pak Menteri atau Mas Menteri, karena beberapa hal terkait sekarang lagi ramai POP, kita rencana mengundang Pak Menteri ke mari [KPK] bersama Irjen dan Dirjennya, jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Lili di webinar yang berjudul 'Menjaga Integritas Dalam Implementasu Kebijakan PPDB', Rabu (29/7).
Lebih lanjut, Lili mengatakan, KPK akan mengawasi polemik POP yang membuat Muhammadiyah, LP Ma'arif NU, dan PGRI mundur dari program tersebut.
"Kami memang terhadap POP memberi perhatian. Kita akan melihat dan membantu kementerian terhadap pelaksanaan tersebut," kata Lili.
Sementara dalam webinar tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim menyatakan proses evaluasi POP memakan waktu hingga sebulan. Dalam evaluasi tersebut, kata Nadiem, Kemendikbud menggandeng pihak eksternal.
Nadiem juga mengatakan Tanoto foundation dan Putera Sampoerna Foundation tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembiayaan Program Organisasi Penggerak. Nadiem mengatakan Kemendikbud telah menyepakati hal itu dengan kedua yayasan tersebut.
"Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto foundation dan Putera Sampoerna foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeser pun," kata Nadiem melalui video yang dirilis oleh Kemendikbud, Selasa (28/7). (rina/ilham/fahdi/tribunnetwork/cep)
