Jaksa Agung Pelototi Mobilisasi ASN Saat Pilkada

Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis menegaskan komitmen jajarannya bekerja sama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu‎). Aparat penegak hukum dan Bawaslu tidak akan mengendurkan pengawasan meskipun pilkada tahun ini di 270 daerah, diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

"‎Pengalaman Polri di Sentra Gakkumdu baik secara nasional maupun Pilkada Serentak 2016, 2017, dan Pemilu 2019 sudah sangat banyak, bedanya kali ini ada pandemi, ujar Idham Azis.

Idham mengklaim selama ini penanganan terhadap pelanggaran pemilu sudah cukup bagus. Dia meminta seluruh jajarannya membantu penyelenggara untuk mensukseskan pilkada.

"Bahwa alat negara harus siap dalam keadaan apa pun. Semoga ini didengar seluruh jajaran polda, terutama Ditreskrimum dan Ditreskrimsus," terangnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini memerintahkan Asisten Operasi Polri menunjukkan dan menempatkan orang yang memiliki integritas untuk bergabung di Gakkumdu.  Polri menjanjikan reward bagi anggotanya yang sukses bekerja sama dan menjalankan tugas di Gakkumdu.

"Berikan mereka kepastian. Kalau mereka berhasil di Gakkumdu, berikan reward sehingga mempunyai motivasi selama bergabung di Gakkumdu," ujarnya.

Idham bahkan berjanji akan ‎melakukan pengecekan dan supervisi dadakan terhadap anggotanya yang ditempatkan di Gakkumdu.  "Saya memberikan dukungan penuh. Bukan kali ini saja bekerja sama, Polri siap memberikan bantuan,"‎ ujar Idham.

Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyebut perlu adanya pembatasan uang masuk kepada calon kepala daerah untuk menyehatkan kontestasi Pilkada serentak 2020.

Ray mengatakan, saat ini tidak perlu lagi meributkan uang yang dikeluarkan calon kepala daerah untuk membeli suara pemilih, dengan harga Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu per orang.

"Sekarang yang perlu dipelototin bukan uang keluar, tapi yang masuk. Seberapa besar calon menerima uang, dari siapa saja, keperluannya apa saja," kata Ray.

"Kalau berani disetop atau dikunci uang masuknya, tentu dia akan kesulitan mengeluarkan uang," sambung Ray.

Menurutnya, politik uang menang kerap terjadi saat akan berlangsung Pilkada, bahkan ada calon kepala daerah yang berani mengeluatkan uang Rp 1 miliar untuk membeli perahu untuk menggaet suara.  "Ini menurut saya perlu diperhatikan penyelenggara pemilu," ucap Ray.

Oleh sebab itu, kata Ray, uang yang dikeluarkan calon kepala daerah perlu dicek secara seksama, apalagi berdasarkan catatan terdapat peningkatan pengeluran izin eksplorasi sumber daya alam dari calon petahana jelang Pilkada. 

"Apa maksudnya, kenapa setiap momen Pilmada izin-izin itu banyak dikeluarkan kepala daerah, khususnya petahana. Jadi ini petlu diperkuat lagi, kalau dikunci uang masuknya, uang keluarnya akan seret," papar Ray. (tribun network/gle/sen/wly)