Breaking News:

News

Menghukum China, Trump Perintah Akhiri Status Khusus Hong Kong, Tiongkok Bersumpah Akan Membalas

Hubungan antar China dan Amerika Serikat yang kian memanas terkait Hong Kong.

Istimewa
Perang dagang AS dan China 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hubungan antar China dan Amerika Serikat yang kian memanas terkait Hong Kong.

Sebelumnya dikabarkan Donald Trump telah memerintahkan untuk mencabut status khusus Hong Kong sebagai hukuman AS atas China.

Hal tersebut membuat China marah dan bersumpah akan membalas Amerika Serikat.

Selfie Berujung Maut, Seorang Wanita Jatuh dari Tebing Setinggi 50 Meter Saat Hendak Berpose

Sengaja Menabrak Polisi hingga Tewas, Pelaku Terancam Hukuman Mati

Seru! Bahas soal Reklamasi Ancol di ILC Perempuan Ini Berani Serang Ahok dan Anies Baswedan

China dan Amerika Serikat
China dan Amerika Serikat (Tribun Bogor)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Selasa memerintahkan diakhirinya status khusus Hong Kong di bawah hukum AS untuk menghukum China atas apa yang ia sebut tindakan opresif terhadap bekas koloni Inggris, telah mendorong Beijing untuk memperingatkan sanksi pembalasan.

Mengutip keputusan China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong, Trump menandatangani perintah eksekutif yang katanya akan mengakhiri perlakuan ekonomi istimewa untuk kota tersebut.

"Tidak ada hak istimewa khusus, tidak ada perlakuan ekonomi khusus dan tidak ada ekspor teknologi sensitif," katanya dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters, Rabu (15/7).

Trump juga menandatangani RUU yang disetujui oleh Kongres AS untuk menghukum bank yang melakukan bisnis dengan pejabat China yang menerapkan undang-undang keamanan yang baru.

“Hari ini saya menandatangani undang-undang, dan perintah eksekutif untuk meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas tindakan agresifnya terhadap rakyat Hong Kong," kata Trump.

"Hong Kong sekarang akan diperlakukan sama dengan China daratan," tambahnya.

Di bawah perintah eksekutif, properti AS akan diblokir dari siapa pun yang bertekad untuk bertanggung jawab atau terlibat dalam "tindakan atau kebijakan yang merusak proses atau lembaga demokrasi di Hong Kong," menurut teks dokumen yang dirilis oleh Gedung Putih.

Halaman
123
Editor: Glendi Manengal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved