PPDP Kecamatan Posigadan Ikuti Bimtek, Hirsan Tegaskan Kevalidan Data Itu Penting

TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLAANG UKI - Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kabupaten Bolsel, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka persiapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih, Selasa (14/7/2020).

Untuk Kecamatan Posigadan, Bimtek dibuka oleh Ketua Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) Posigadan, Ruswan Lamanaw dan dihadiri oleh Komisioner KPU Bidang Divisi Data, Hirsan Mohamad serta Ketua Panwas Kecamatan Posigadan Arif Iskandar Mahcmud.

Ruswan mengatakan, pelaksanan Bimtek ini, sebagai upaya mengedukasi serta memotivasi para petugas PPDP dalam melaksanakan tugas.

Karena terselenggaranya Pemilu dengan baik, itu tergantung PPDP sebagai ujung tombak pelaksanaan pesta demokrasi.

• Warga Kayumoyondi Telah Menerima Bantuan Bapok Covid-19 Tahap Dua dari Pemkab Boltim

"Sehingga mereka perlu diberikan pemahaman lebih dalam melaksanakan tugasnya,” terangnya.

Untuk itu kata dia, PPDP perlu memahami dan menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan tugas.

Hirsan Mohamad yang juga bertindak sebagai pemateri Bimtek tersebut menjelaskan, peserta tidak hanya menjalankan pemutakhiran data pemilih.

Melainkan juga harus menjaga netralitas sebagai bagian dari suksesi penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.

• Lion Air Hadirkan Layanan Rapid Test bagi Penumpang di Manado

Jika ada yang kurang dipahami maka jangan ragu untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti pihak Kecamatan sampai tingkat RT/RW.

"Selain itu juga koordinasi dengan jajaran Bawaslu sangat penting dalam melaksanakan tugas, sehingga tingkat akurasi data akan lebih jelas,” Imbaunya.

Menurutnya, setiap PPDP direkrut secara selektif.

• Bawaslu Sitaro Temukan Anggota PPS Terkontaminasi Parpol, KPU Diminta Bertindak Tegas

Sehingga pihaknya mengharapkan pada saat melaksanakan tugas dan fungsi, dapat benar-benar memenuhi validasi data pemilih.

Tujuannya agar pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati untuk Kabupaten Bolsel, serta calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, nantinya tidak akan menemui masalah pada data pemilih.

“Siap di rumah-rumah warga calon pemilih, siap menerima prosedur, dan hasilnya harus dimonitor oleh PPS dan PPK diketahui oleh KPU,” tegasnya. (Nie)

• BPK Audit APBD Temukan Kerugian Rp 41 Miliar, Wajib Kembalikan ke Kas Daerah