Menhan Prabowo Subianto Mendapat Teguran dari Presiden Joko Widodo Terkait Anggaran Besar

"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun.

Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi diikutip tribun-timur.com dari akun youtube Sekretariat Presiden.

Presiden mengingatkan kembali bahwa di masa pandemi Covid-19, pemerintah membatasi mobilitas warga hingga semua sektor terdampak.

Sektor pariwisata, hunian hotel dan kunjungan restoran dan m all sangat terdampak hingga mempengaruhi pemilik usaha di sektor ini

Khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jokowi meminta belanjanya di dalam negeri saja.

Seperti belanja di PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad atau PT PAL.

"Yang bayar di sini, ya, yang cash, cash, cash APBN. Beli produk dalam negeri, saya kira Pak Menhan juga lebih tahu mengenai ini. Kepolisian juga sama. Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, rem dulu.

Beli belanja yang produk-produk kita agar apa? Ekonomi kena trigger bisa memacu growth kita, pertumbuhan kita," kata Jokowi.

"Ini kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, kemensos Rp 104,4 triliun, kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, kemenhub Rp 32,7 triliun.

Saya minta di kementerian dan juga di kepolisian ini dipercepat semuanya belanjanya," kata Jokowi m embacakan kementerian dan lembaga dengan budget besar.

Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya bahwa kondisi dunia saat ini tengah mengalami krisis, terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.

Oleh sebab itu, Presiden meminta seluruh jajarannya untuk memiliki sense of crisis yang sama dan bekerja lebih keras lagi.

"Pada kondisi krisis, kita harusnya kerja lebih keras lagi. Jangan kerja biasa-biasa saja. Kerja lebih keras dan kerja lebih cepat.

Itu yang saya inginkan pada kondisi sekarang ini. Membuat Permen (Peraturan Menteri) yang biasanya mungkin 2 minggu ya sehari selesai, membuat PP (Peraturan Pemerintah) yang biasanya sebulan ya 2 hari selesai, itu loh yang saya inginkan," tegas Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 7 Juli 2020.

Kepala Negara juga mendorong jajarannya untuk tidak hanya bekerja dengan menggunakan cara-cara yang biasa.