Profesor Hukum China Ditangkap dan Dipenjara Setelah Sebut Xi Jinping Pemimpin Tirani

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pihak berwenang China menangkap dan memenjarakan profesor yang mengkritik Presiden Xi Jinping .

Profesor tersebut mengkritik terkait pandemi virus corona dalam sebuah esainya.

sang profesor hukum yang bernama Xu Zhangrun ditangkap pada Senin (6/7/2020).

• Psikolog Klinis yang Juga Keponakan Presiden Trump: Berbohong Merupakan Jalan Hidup Donald Trump

• Kim Jong Un Didenda Rp 505,2 Juta, Harus Bayar ke Mantan Tawanan Perang

Xu Zhangrun menyebut Xi memerintah "secara tirani".

Hal tersebut diungkapkan oleh teman-teman Xu, yang dikutip oleh kantor berita AFP. 

Xu termasuk segelintir akademisi China yang berani mengkritik pemerintah secara lantang.

Ia dibekuk di rumahnya di pinggiran Beijing.

Penahanan dilakukan oleh lebih dari 20 orang, kata salah satu temannya yang enggan disebut namanya. 

Xu menerbitkan sebuah esai pada Februari yang menuding budaya penipuan dan sensor informasi yang dilakukan Xi, berdampak pada penyebaran virus corona di "Negeri Panda".

"Sistem kepemimpinan China menghancurkan struktur pemerintahan," tulis Xu dalam esainya yang muncul di situs web luar negeri. 

Ia menambahkan, kekacauan di Provinsi Hubei sebagai pusat penyebaran Covid-19 mencerminkan masalah sistemik China. China "dipimpin oleh satu orang saja,

tetapi orang ini dalam kegelapan dan memerintah secara tirani, tanpa metode pemerintahan, meskipun ia terampil memanfaatkan kekuasaannya, yang menyebabkan seluruh negara menderita," tulis Xu. 

Dia juga meramalkan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi di China akan menyebabkan "penurunan kepercayaan nasional", bersama dengan "kemarahan politik dan akademik serta atrofi sosial (hilangnya dukungan publik)."

• Ternyata Masker Kain Hanya Bisa Digunakan Maksimal 4 Jam, Ini Penjelasannya

• TAYANGAN Belajar dari Rumah di TVRI Kamis (9/7/2020), Klik Link Live Streaming di Sini,Berlaku Besok

Berita mengenai penangkapan Xu dirilis bersamaan dengan diperkenalkannya gugus tugas baru di China yang ditujukan untuk meningkatkan kebijakan politik demi menjaga stabilitas nasional.

Melansir Procuratorial Daily, ini adalah langkah terbaru untuk mengendalikan perbedaan pendapat atas penanganan Beijing terhadap virus corona dan aksi protes di Hong Kong.