Diskusi Daring Hak Pemilih dalam Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Penjelasan Pengamat

"Tiga level yang harus dilakukan oleh stakeholder dalam konteks Pilkada kepada pemilih ialah informatif membangun kesadaran kritis pemilih, edukatif dan strategis atau tindakan aksi nyata," bebernya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara menyampaikan tentang daftar pemilih tetap (DPT).

"Pada setiap pemilu memang DPT selalu bermasalah, kalau ada gugatan di MK ada saja salah satu tuntutan yang mempersalahkan DPT," ungkap Toar Palilingan.

• Diduga Gelapkan Dana BUMDes, Mantan Sekdes Bukaka Dipanggil PMD, Tuti: Kami Beri Waktu Sebulan

Selain itu, ia menjelaskan, percayakan kepada penyelenggara bahwa regulasi akan berjalan baik.

"Kita percayakan kepada penyelenggara bahwa regulasi yang disusun sifatnya terkait kesehatan akan baik tunggal bagaimana kita dan penyelenggara harus disiplin tegakkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," sebutnya.

Selanjutnya, Peneliti Pemilu Ferry Daud Liando mengatakan terkait korupsi dari produk pilkada di Indonesia.

"Angka korupsi setiap tahun meningkat terus yakni sudah 400 sekian sejak Pilkada dilaksanakan," kata dia.

• Lokasi Wisata di Mitra Dibuka Kembali

Ia menambahkan, mungkin di daerah Sulawesi Utara ada yang yang tidak korupsi tetapi mungkin kemampuan amanah bisa saja terbatas.

"Apalagi kondisi sekarang ini, kepala daerah sekarang menjadi ujian mereka," sebut dia.

"Hak-hak politik tidak optimal, benar yang dikatakan Bung Jeirry pada Orde Baru pemilih itu dijadikan objek atau objek Pilkada," kata dia lagi.

Tetapi sekarang di masa reformasi ialah masyarakat subjek Pemilu bisa dikatakan setiap tahapan tidak bisa dipisahkan dari partisipasi politik masyarakat.

"Ini kenapa ada perpindahan dari pemilihan oleh DRP ke masyarakat karena ada partisipasi masyarakat itu diberikan ruang," pungkasnya. (Ang)

• Kisah Wanita Tua Asal China Hamil Selama 60 Tahun, Kondisi Bayi Seperti Ini Saat Dilahirkan