AHY Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi, Partai Demokat Angkat Suara, Wasekjen Jansen: Aduh
Menanggapi isu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet Jokowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Isu reshuffle kabinet mengemuka setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi melakukan reshuffle kabinet ke para menteri yang dinilai kinerjanya tak meningkat selama menghadapi krisis karena pandemi Covid-19.
Sejumlah tokoh diprediksi masuk menggantikan menteri tersebut kedalam kabinet Indonesia Maju.
Salah satunya yakni Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menanggapi isu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masuk kabinet Jokowi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon angkat bicara.
Menurutnya, isu munculnya nama AHY tidak perlu ditanggapi dengan serius.
Terlebih, nama-nama itu dari sumber yang tidak diketahui dengan jelas.
"Aduhh.., kita tidak tahu menahu soal beredarnya daftar nama-nama itu ya. Rasanya tidak perlulah kita menanggapi hal-hal yang sumbernya tidak jelas gitu ya. Apalagi soal reshufle itu kan sepenuhnya kembali kepada Presiden," kata Jansen Sitindaon kepada Tribunnews.com, Minggu (5/7/2020).
Jansen menilai, Partai Demokrat tak ambil soal isu reshuffle.
Menurutnya, hal terpenting yang dilakukan pemerintah yakni melalukan kerja maksimal dalam menghadapi krisis akibat pandemi Corona.
"Bagi kami Demokrat, mau ada reshufle atau tidak, yang penting penanganan soal Covid ini diseriusi oleh Pemerintah. Itu yang jauh lebih penting saat ini dibanding soal gonjang ganjing politik terkait reshufle ini," jelas Jansen.
Ia juga menilai, jangan sampai persoalan pokok soal penanganan Covid-19 ini tidak tuntas, fan sibuk membahas berlarut-larut soal reshufle kabinet.
"Jadi mari kita kembali ke masalah utamanya," kata Jansen.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan.
