Gelar Webinar IBS-MTT Minta Pemerintah dan Milenial Indonesia Kolaborasi Memajukan Perbatasan

Mendiskusikan tema hari ini menjadikannya bernostalgia dengan hal empiris sekaligus berdiskusi hal strategis.

“Sekarang perhatian bapak Presiden kepada garis depan Indonesia, daerah perbatasan itu luar biasa, pembangunannya juga sudah luar biasa," aku dia.

• Pemerintah China Bantah Klaim Peneliti Soal Bakal Ada Pandemi dari Virus Flu Babi Jenis Baru

• Tahukah Kamu soal Planet Neptunus dan Uranus? dari Studi Baru Buktikan Keberadaan Hujan Berlian

Hal ini agar supaya orang-orang di perbatasan tidak asing dengan orang-orang yang ada di ibukota dan itu konsep pembangunan yang dilakukan di Rusia waktu dirinya menjadi duta besar di sana.

"Orang di Khabarovsk–Vladivostok daerah perbatasan yang ke Moskow terbang 10 sampai 11 jam tidak merasa asing dengan ibukota,” ungkap Djauhari.

Lanjutnya, begitu juga dengan di China, orang-orang di Urumqi perbatasan dengan Mongolia dan Harbin perbatasan dengan Rusia kota-kotanya maju, ada infrastruktur dan konektivitas yang menghubungkan baik fisik, kultur dan perdagangan dengan pusat-pusat perdagangan, ekonomi dan pemerintahan.

Dengan IT Connectivity harusnya perbatasan di Indonesia tidak merasa asing juga dengan Jakarta.

Djauhari menyampaikan bahwa di Tanimbar memang masih on and off tapi sudah bisa ada konektivitas internet.

Anak-anak muda aktif dengan aktivitas digital, media sosial dan tidak merasa asing dengan kota-kota lain di Indonesia.

Plt. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengemukakan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan.

Mulai dari infrastruktur, sarana prasarana sumber daya manusia, hingga ekonomi.

BNPP fokus di 22 kecamatan dengan membangun pos lintas batas negara. Saat ini pemerintah juga lagi menyelesaikan beberapa segmen batas negara di darat dan laut.

• Tepat di HUT Bhayangkara, Polres Bolsel Bongkar Sindikat Curanik, Barang Bukti Hingga Ratusan Juta

• Kapolda Sulut: Polisi Siap Bantu Pencegahan

“Kini sedang dibangun pos lintas batas di Merauke, Provinsi Papua. Selanjutnya ditargetkan ada sebanyak 26 pos lintas batas pada akhir 2024. Hingga akhir 2020, ditargetkan selesai dibangun 18 pos lintas batas,” ucap Suhajar.

Dalam sesi webinar, anggota Komisi I DPR RI Hillary Brigitta Lasut yang juga asal perbatasan, Kabupaten Kepulauan Talaud mengakui bahwa fasilitas kesehatan di perbatasan secara umum masih minim.

Apalagi pada masa pandemi Covid-19 yang semakin memberatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.

Semua struggle dalam menangani Covid-19. Contohnya di Talaud setelah Covid-19, belum ada lagi pesawat, kapal laut penuh, dan dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran Covid-19.

Kita juga perlu RUU Daerah Kepulauan yang diharapkan mengatur klausul soal perbatasan.

"Banyak sekali hal yang harus diperbaiki di tengah potensi yang harus digali di perbatasan” ungkap legislator dari Fraksi Partai NasDem tersebut. (Nie)