Wagub Buka Webkusi Pemerintahan dan Covid-19, Beber 45 Persen Anggaran untuk Penanganan Sosial

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pandemi  Covid-19 tak dapat menghentikan seluruh tugas-tugas tata kelola pemerintahan.

Pemerintahan memiliki kewenangan dalam bidang ekonomi, administrasi, dan politik untuk mengatur masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Sulut,  Steven Kandouw saat membuka Webkusi Covid-19 dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan, Senin (1/5/2020)

“Apapun yang terjadi harus ‘show must go on’ (terus berlangsung) dan kita sudah sampai pada tahapan point of no return (tidak bisa kembali) jangan cuma karena ada covid-19 ini lalu kita berhenti atau mundur dari tugas-tugas tata kelola pemerintahan," ungkap Ketua AIPI Manado ini. 

Steven menerangkan contoh yang paling up to date di tiga bulan ini terkait masalah anggaran. Seluruh pemerintahan di mana saja di saat ini mendapatkan tunjangan untuk masalah keuangan.

• Tiga PDP Covid-19 di Sulut Dinyatakan Meninggal Senin (1/6/2020)

“Di Indonesia khususnya di Sulut walaupun kategori kita ini fiskal menengah, karena pemerintah memiliki kategori fiskal rendah, sedang, tinggi. Karena semakin mampu membiayai sendiri fiskalnya semakin tinggi," ujarnya 

Dari 15 kabupaten/kota di Sulut 14 kabupaten/kota fiskalnya rendah yang artinya tetap mengandalkan pemerintah pusat dan provinsi

“Sudah fiskal rendah dan menengah kita mendapatkan hal atau masalah seperti ini dan kita harus banyak sekali penyesuaian-penyesuaian,” ujar Mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Lanjut Wagub, contoh konkrit undang-undang menyatakan dalam suatu anggaran fiskal itu 20 persen untuk pendidikan, kalau provinsi koordinasinya ke Kemendagri, dan akan diperiksa.

• Jumlah Orang Keluar Sulut Masih Tinggi, Hari Ini Ada 105 Dokumen Perjalanan yang Diurus

Kalau tidak 20persen tidak akan di setujui, begitu juga untuk kesehatan 10 persen

“Yang terjadi sekarang dari segi ekonomi, sudah dianggarkan dari Provinsi Sulawesi Utara anggaran fiskalnya. Dan yang terjadi dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan memberitakan harus pergeseran anggaran," ujarnya 

Akibatnya anggaran belanja Pemerintah Daerah 35 persen harus digeser untuk kesehatan dan payung sosial lainnya, 

"Otomatis 45 persen adalah untuk penanganan sosial,” kata dia.

• Desa Pancasila Itu Ada di Bolmong

Menurutnya, keadaan itu saja merupakan suatu perubahan yang luar biasa yanga mau tidak mau harus dihadapi bersama.

Adapun, salah satu indikator good governance adalah partisipasif segenap komponen semua masyarakat.

“Kita harus menciptakan format yang baru, agar partisipasi ini berjalan dengan baik dan begitu juga dengan pengawasan. sekarang ini tinggal lewat virtual yang tidak seperti biasanya dan ini adalah suatu hal yang baru,” tukasnya.

• Baru Dua Daerah di Sulut yang bisa Laksanakan New Normal

Lebih lanjut, Wagub mengajak semua pihak di seluruh kabupaten/kota di Sulut untuk mengoptimalkan good govermance ini di tengah pandemi covid-19.

“Pak Gubernur sudah menyampaikan jangan pernah untuk menjadi alasan untuk mengurangi akuntabilitas kita, koordinasi, transparansi, dan partisipasi kita,” bebernya.

“Kita harus show must go on. Mari kita hadapi, mari kita lawan Covid 19 ini, dimana ada usaha disitu ada jalan,” ujarnya.  (ryo) 

• Tetty Paruntu: Hari Lahir Pancasila Jadi Motivasi Bangsa Indonesia Keluar dari Pandemik Covid-19