Menghukum China,Trump Minta Pemerintahnya untuk Mulai Proses Penghapusan Hak Istimewa Hong Kong

Sejumlah sumber Reuters, termasuk pejabat senior AS, mengatakan bahwa langkah terakhir diprediksi bisa berdampak pada sekitar 3.000 hingga 5.000 mahasiswa pascasarjana China.

Retorika keras Trump terhadap China datang di tengah kampanye pemilihan ulang tahun 2020, di mana jajak pendapat menunjukkan pemilih AS semakin tidak menyukai Beijing, terutama karena virus corona baru.

Namun, Trump mungkin sadar bahwa keretakan yang lebih serius dengan China dapat mengubah kesepakatan perdagangannya yang sulit di Tahap I dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, yang telah ia andalkan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan pertanian AS.

Dia juga harus memperhitungkan pengaruhnya pada lebih dari 1.300 perusahaan AS yang memiliki kantor di Hong Kong dan menyediakan sekitar 100.000 lapangan pekerjaan.

Pengumuman Trump mengikuti rencana China untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di negara kota bekas jajahan Inggris itu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan wilayah itu tidak lagi membutuhkan perlakuan khusus di bawah hukum AS yang memungkinkannya untuk tetap menjadi pusat keuangan global.

Sebelumnya, pemerintah Hong Kong yang didukung Beijing mengatakan kepada Amerika Serikat agar tidak terlibat dalam perdebatan tentang undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan oleh Tiongkok, dan memperingatkan bahwa penarikan status khusus pusat keuangan di bawah hukum AS bisa menjadi bumerang bagi ekonomi Amerika.

"Sanksi apa pun yang akan diterapkan AS adalah pedang bermata dua yang tidak hanya akan merugikan kepentingan Hong Kong tetapi juga secara signifikan bagi AS," kata pemerintah Hong Kong dalam sebuah pernyataan Kamis malam.

Dijelaskan bahwa pada periode 2009 hingga 2018, secara kumulatif surplus perdagangan AS dengan Hong Kong mencapai US$ 297 miliar.

Ini merupakan yang terbesar di antara semua mitra dagang AS.

Sementara itu, dalam penegasan terbaru otoritas Beijing atas Hong Kong, Kementerian Keamanan Publik China (MPS) mengatakan akan "mengarahkan dan mendukung polisi Hong Kong untuk menghentikan kekerasan dan memulihkan ketertiban."

Otoritas Tiongkok dan pemerintah Hong Kong mengatakan, undang-undang itu tidak mengancam otonomi kota dan kepentingan investor asing akan dilestarikan.

• Menegangkan, Kapal Perang AS yang Disenjatai Rudal Diusir Pasukan Tiongkok dari Laut China Selatan

• Presiden Xi Jinping Beri 4 Pesan ke Masyarakat China Agar Tetap Tenang di Tengah Masa Sulit Ini

• Mantan Bos Merpati Airlines Ditunjuk Anies Baswedan untuk Jadi Dirut Transjakarta

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul " Demi menghukum China, Trump: Segera mulai proses penghapusan hak istimewa Hong Kong! "