Timbangan Bantuan Sembako Berkurang, Anggota DPRD Nyaris Baku Hantam dengan Petugas

"Segera disampaikan datanya untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pendataan," jelasnya.

"Tidak ada mark up"

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemprov Sumut, Riadil Akhir Lubis membantah adanya kebocoran hingga belasan miliar dari pengadaan sembako program Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada 1.321.426 KK terdampak Covid-19.

Termasuk soal tudingan ambil untung di balik selisih harga pengadaan sembako itu. Ia mengatakan tidak ada aksi ambil untung.

"Tidak ada mark up," ujarnya.

Ia merinci harga sembako sebesar Rp 225.000 per paket per kepala keluarga (KK).

Satu paket berisi beras 10 kg senilai Rp 112.000, minyak goreng 2 liter senilai Rp 28.000, gula 2 kg senilai Rp 37.000 dan mi instan 20 bungkus senilai Rp 48.000.

"Total semuanya Rp 225.000 per paket bantuan untuk setiap KK," jelas Riadil.

Harga masing-masing per jenis bahan sembako itu, menurut Riadil adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga satuan yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut dan survei harga di pasaran, seperti pasar tradisional, grosir dan di pusat perbelanjaan.

Ia mengatakan tidak ada secara khusus dianggarkan untuk keuntungan, biaya packing dan pengangkutan bagi perusahaan-perusahaan yang diminta menyediakan paket sembako itu.

Riadil menyebut ada puluhan perusahaan terlibat dalam penyediaan sembako itu dari kabupaten/kota.

Hal itu bertujuan agar ada pemerataan pertumbuhan usaha.

"Karena prinsip pengadaan kan harus juga menguntungkan ekonomi," sebut Riadil.

Riadil mengatakan, ada 16 kabupaten/kota di Sumut yang meminta bantuan sembako dalam bentuk transfer dana. Kemudian 17 kabupaten/kota meminta dalam bentuk sembako.

"Namun data ini data dinamis, karena biasanya berubah-ubah, hari ini kabupaten minta uang aja, besok sembako, berubah-ubah dan dinamis," sebutnya.