Tolak Cetak Uang Baru: BI Pilih Kebijakan Pelonggaran Kuantitatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, turunnya konsumsi dari 5 persen ke 2,84 persen jadi penyebab ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen pada kuartal I 2020. Sri Mulyani memperkirakan, jatuhnya konsumsi masyarakat akan semakin besar pada kuartal II ini seiring adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Jadi, kita bisa membayangkan kuartal II, April hingga Mei ini PSBB dilakukan secara meluas. Konsumsi pasti akan jatuh jauh lebih besar," ujarnya.

Masalahnya, lanjut Sri Mulyani, 57 persen dari perekonomian Indonesia 57 atau sekira Rp 9.000 triliun adalah konsumsi masyarakat. "Kalau sekarang dari perekonomian Indonesia, kontribusi dari Jakarta dan Jawa itu juga lebih dari 50 persen, hampir 55 persen. Artinya, kalau sekarang Jakarta dan Jawa melakukan PSB secara luas sudah pasti konsumsi tidak tumbuh," katanya.

• Denyut RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet: Dua Kali Tes Swab Negatif, Baru Boleh Pulang

Bahkan, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, ada kemungkinan angka konsumsi justru akan mengalami kontraksi ke depannya. "Sekarang pertanyaannya seberapa dalam kontraksi itu. Kalau dari Rp 9000 triliun, berarti Rp 5.000 triliun itu di Jawa dan mereka mengalami kontraksi maka kalaupun kemudian dilakukan bansos sebesar Rp 110 triliun tidak bisa menutup," pungkasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan, pandemi corona atau Covid-19 tidak hanya akan menghambat penurunan angka kemiskinan, justru membuat semakin melonjak. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 8,5 persen sampai 9 persen untuk target 2020.

Namun, dalam sidang kabinet pagi ini dibahas bahwa jumlah angka kemiskinan akan naik gara-gara munculnya corona di Indonesia pada Maret."Covid-19 ini hanya terjadi dari mulai Maret sampai dengan Mei sudah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan kita kembali lagi seperti tahun 2011," ujarnya.

Bendahara negara ini juga menjelaskan dampak Covid-19 sangat besar karena jumlah kemiskinan langsung berbalik arah ke tahun 2011 dalam beberapa bulan saja. Karena itu, belanja-belanja pemerintah melalui bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya untuk menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak. "Akibat Covid-19 yang menimbulkan PHK dan juga berbagai macam penurunan dari kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, jumlah pengangguran terbuka yang ditargetkan 4,8 persen sampai 5 persen, dengan adanya Covid-19 maka sulit tercapai."Seperti tadi disampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta orang. Kita memang perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak melakukan PHK," pungkasnya. (Tribun Network/fit/van/wly)