Tolak Cetak Uang Baru: BI Pilih Kebijakan Pelonggaran Kuantitatif

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencetak uang baru senilai Rp 600 triliun saat pandemi covid-19 ditolak mentah-mentah oleh Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan usulan tersebut tidak sesuai dengan kebijakan moneter yang prudent dan lazim.

• Dokumen Rahasia Bocor, Kebohongan China Soal Covid-19 Terungkap, Ternyata Sudah Diawasi

"Pandangan-pandangan itu tidak sejalan dengan praktek kebijakan moneter yang prudent (hati-hati) dan lazim. Mohon maaf ini betul-betul mohon maaf supaya tidak menambah kebingungan masyarakat" ucapnya saat teleconference di Jakarta, Rabu(6/5).

BI kata Perry memiliki aturan mengenai peredaran uang kartal sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam aturan itu, disebutkan jika proses perencanaan, pencetakan, dan pemusnahan uang kartal dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Untuk besarannya, kata dia, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui perhitungan ekonomi salah satunya pertumbuhan ekonomi dan inflasi. "Keseluruhan proses ini selalu menggunakan kaidah dan tata kelola yang baik dan diaudit oleh BPK, semua seperti itu," ujar Perry.

Ketimbang mencetak uang baru dalam jumlah besar lanjut Perry, BI lebih memilih melakukan kebijakan pelonggaran kuantitatif yakni kebijakan yang digunakan bank sentral untuk mencegah penurunan pasokan uang rupiah. Dia menuturkan, hal itu merupakan praktik lazim dalam operasi moneter. Dia menuturkan, salah satunya ditempuh melalui pembelian surat berharga negara (SBN).

"Makanya kami kemarin menambah injeksi likuiditas quantitative easing melalui kebijakan dan operasi moneter kami ke DPR Rp 503,8 triliun," ujarnya.

"Sekarang mungkin lebih kami juga mulai beli SBN di pasar perdana, repo bank ke BI lebih tinggi, ini angka-angka yang disampaikan. Rp 503 triliun itu ekspansi likuiditas dari Januari-April," tambahnya.

• DPR Bingung Menhub Relaksasi Transportasi Umum

Adapun quantitave easing berupa injeksi likuiditas ke perbankan pada periode Januari-April 2020 sebesar Rp 386 triliun yang bersumber dari pembelian SBN di pasar sekunder dari investor asing sebesar Rp 166,2 triliun, term repo perbankan sebesar Rp 137,1 triliun, swap valuta asing sebesar Rp 29,7 triliun, dan penurunan Giro Wajib Minimun (GWM) rupiah di bulan Januari dan April 2020 sebesar Rp 53 triliun.

Lalu, periode Mei 2020 sebesar Rp 117,8 triliun, yang bersumber dari penurunan GWM rupiah sebesar Rp 102 triliun dan tidak mewajibkan tambahan giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar Rp15,8 triliun.

Perry Warjiyo juga menyebut terjadi capital outflow yang cukup besar pada periode Maret 2020, akibat kepanikan yang dialami investor dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Dana asing yang keluar pada Maret lalu senilai Rp 121,26 triliun.

Sementara untuk April ini, kata Perry, mulai ada dana asing yang masuk (inflow) ke Surat Berharga Negara (SBN), besaran outflow pun lebih kecil jika dibandingkan bulan lalu. Untuk pekan pertama April terjadi inflow senilai Rp 5,73 triliun.

Sedangkan pada pekan kedua April terjadi outflow senilai Rp 7,98 triliun. Selanjutnya, outflow untuk pekan ketiga senilai Rp 2,41 triliun. Lalu pada pekan terakhir April, terjadi inflow senilai Rp 2,42 triliun.

"Update saja, inflow asing ke SBN minggu by minggu di April dan Mei sampai dengan tanggal 5 Mei, trennya outflow kecil dan inflow semakin besar. April mulai ada inflow, secara keseluruhan outflow jauh lebih kecil," ujar Perry, pada kesempatan tersebut.

Perry menambahkan, pada pekan pertama Mei ini terjadi capital inflow Rp 1,17 triliun."Secara keseluruhan pada bulan April terjadi inflow selama 3 minggu dan 2 minggu outflow. Kita lihat, tren lama-lama outflow semakin kecil dan inflow semakin besar," kata Perry.

Konsumsi Turun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, turunnya konsumsi dari 5 persen ke 2,84 persen jadi penyebab ekonomi hanya tumbuh 2,97 persen pada kuartal I 2020. Sri Mulyani memperkirakan, jatuhnya konsumsi masyarakat akan semakin besar pada kuartal II ini seiring adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). "Jadi, kita bisa membayangkan kuartal II, April hingga Mei ini PSBB dilakukan secara meluas. Konsumsi pasti akan jatuh jauh lebih besar," ujarnya.

Masalahnya, lanjut Sri Mulyani, 57 persen dari perekonomian Indonesia 57 atau sekira Rp 9.000 triliun adalah konsumsi masyarakat. "Kalau sekarang dari perekonomian Indonesia, kontribusi dari Jakarta dan Jawa itu juga lebih dari 50 persen, hampir 55 persen. Artinya, kalau sekarang Jakarta dan Jawa melakukan PSB secara luas sudah pasti konsumsi tidak tumbuh," katanya.

• Denyut RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet: Dua Kali Tes Swab Negatif, Baru Boleh Pulang

Bahkan, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, ada kemungkinan angka konsumsi justru akan mengalami kontraksi ke depannya. "Sekarang pertanyaannya seberapa dalam kontraksi itu. Kalau dari Rp 9000 triliun, berarti Rp 5.000 triliun itu di Jawa dan mereka mengalami kontraksi maka kalaupun kemudian dilakukan bansos sebesar Rp 110 triliun tidak bisa menutup," pungkasnya.

Sri Mulyani juga menyampaikan, pandemi corona atau Covid-19 tidak hanya akan menghambat penurunan angka kemiskinan, justru membuat semakin melonjak. Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan angka kemiskinan mencapai 8,5 persen sampai 9 persen untuk target 2020.

Namun, dalam sidang kabinet pagi ini dibahas bahwa jumlah angka kemiskinan akan naik gara-gara munculnya corona di Indonesia pada Maret."Covid-19 ini hanya terjadi dari mulai Maret sampai dengan Mei sudah menyebabkan lonjakan angka kemiskinan kita kembali lagi seperti tahun 2011," ujarnya.

Bendahara negara ini juga menjelaskan dampak Covid-19 sangat besar karena jumlah kemiskinan langsung berbalik arah ke tahun 2011 dalam beberapa bulan saja. Karena itu, belanja-belanja pemerintah melalui bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu upaya untuk menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak. "Akibat Covid-19 yang menimbulkan PHK dan juga berbagai macam penurunan dari kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani.

Selain itu, jumlah pengangguran terbuka yang ditargetkan 4,8 persen sampai 5 persen, dengan adanya Covid-19 maka sulit tercapai."Seperti tadi disampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah muncul angka pengangguran melonjak 2 juta orang. Kita memang perlu untuk melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjaga daya tahan dunia usaha dan langkah-langkah agar mereka tidak melakukan PHK," pungkasnya. (Tribun Network/fit/van/wly)