Teguran Keras Menko PMK pada Anies Soal Bansos bagi Warga DKI Jakarta, Muhadjir: Di Lapangan Kacau

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Muhadjir Effendy menegur keras nies Baswedan terkait data bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin terdampak Covid-19.

Muhadjir Effendy menilai Anies Baswedan tidak merealisasikan kesepakatan hasil rapat kabinet beberapa waktu lalu yang membuat kacau di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sempat berbeda pendapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

• Andrew Cuomo, Gubernur New York Syok, Mayoritas Kasus Baru Covid-19 dari Warga yang Tinggal di Rumah

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos)."

"Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, dikutip dari TribunWow.com pada Kamis (7/5/2020).

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang.

Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI.

Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian, erdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

• Hari Pertama Pengaktifan Moda Transportasi, Garuda Layani 3 Penerbangan di Bandara Samrat

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Persoalan belum berhenti di situ.

Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.

Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.

Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.

• Pengusaha Bus: Kami Bingung, Soal Keputusan Kemenhub Belum Ada Aturan Jelas

Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.

Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.

Anies minta bansos warga DKI dicover pusat

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di wilayahnya.

Sri Mulyani pun mengatakan, kini tanggung jawab untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut tersebut dilempar ke pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, hal tersebut lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki anggaran yang cukup.

Kabar tersebut diakui Sri Mulyani didapatkannya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.

"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.

• Tak Terima Teguran yang Melarang Miras, BML Cekcok dengan Istrinya, Akhirnya Diciduk Polisi

Dengan ini, pemerintah pusat pun harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.

Di sisi lain, ia menjelaskan, secara keseluruhan proses penyaluran bansos kepada masyarakat terdampak tekanan pandemi corona di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah mencapai 80 persen pada pekan ini.

Klaim ini didapatnya berdasarkan laporan dari Kementerian Sosial.

"Memang minggu pertama kurang dari 10 persen dialokasikan karena persiapan dan logistik. Namun, seiring dengan adanya data dari Kementerian Sosial implementasi saat ini mendekati 80 persen, artinya makin merata," ujar dia.

Pemerintah mengumumkan akan memberi bansos kepada 1,2 juta KPM di Jakarta.

Lalu, juga akan memberi bansos kepada 576 ribu keluarga di Bodetabek.

Bansos yang diberikan bernilai Rp600 ribu per bulan per keluarga. Bansos akan diberikan selama tiga bulan mulai dari April sampai Juni 2020 sejalan dengan estimasi akhir puncak pandemi corona di Indonesia.

Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah menggelontorkan beragam stimulus berupa program bantuan sosial (bansos) untuk bisa menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi.

Hal tersebut setelah pemerintah memproyeksikan tingkat pertumbuhan konsumsi akan kian tertekan di kuartal II tahun ini akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan besarnya nilai bansos yang digelontorkan pemerintah tak serta merta mampu mengembalikan besaran potensi pertumbuhan konsumsi yang hilang.

"Kalau dari Rp 9000 triliun (nilai konsumsi RI tahun lalu), Rp 5.000 triliun di Jawa dan mereka mengalami kontraksi, maka kalaupun ada bansos Rp 110 triliun tidak bisa subsitusi penurunan konsumsi dari Rp 5.000 triliun tersebut," jelas Sri Mulyani.

Tautan Awal di Tribunnewswiki.com