Ini Pengecualian Terkait Larangan Mudik, yang Bisa Hanya untuk Pihak Tertentu dan Ada Syaratnya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kabar dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo menyebut ada sejumlah pihak yang diberikan pengecualian terkait larangan mudik di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 ini

Diberikan pengecualian tapi harus menenuhi sejumlah syarat.

Dan pastinya harus memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit pada saat pergi dan juga pada saat pulang.

• Apple dan Google Larang Gunakan Fitur Lacak Lokasi Covid-19, Itu Hanya untuk Pihak Berwenang

• 22 Anak Terinfeksi Virus Corona dari Orang Tua di NTB, Ini Penjelasannya

• 29 Pasien Virus Corona Dinyatakan Sembuh di Kota dan Kabupaten Bogor

"Di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai BUMN, Lembaga Usaha, NGO yang semuanya berhubungan dengan penanganan Covid-19. Termasuk bagi masyarakat yang mengalami musibah dan kemalangan serta repatriasi WNI yang kembali ke tanah air," kata Doni di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (5/5/2020).

Adapun pengecualian tersebut, kata Doni, harus memenuhi sejumlah syarat, yakni memiliki izin dari atasan minimal setara eselon II atau kepala kantor.

"Bagi wirausaha yang usahanya berkaitan dengan percepatan penanganan Covid-29 tetapi tidak memiliki instansi, maka harus ada surat pernyataan di atas materai yang diketahui kepala desa atau lurah," lanjutnya.

Selain itu, Doni mengatakan mereka juga harus memiliki surat keterangan sehat baik untuk pergi maupun pulang yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas, atau klinik setelah menjalani rangkaian pemeriksaan termasuk tes cepat dan tes usap tenggorokan.

"Kegiatan yang dilakukan harus tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, meliputi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan tidak menyentuh bagian wajah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan relaksasi kepada masyarakat untuk dapat beraktivitas menggunakan transportasi umum pada 7 Mei 2020.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, mengatakan ada kemungkinana untuk angkutan udara, laut, dan darat untuk kembali beroperasi dengan catatan harus menaati protokol kesehatan.

"Protokol ini akan diberikan kriteria protokoler pencegahan tersebut oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan," ucap Budi Budi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR RI, Rabu (6/5/2020).

Ia juga menyebutkan, Dia menambahkan, aturan turunan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020, akan segera disosialisasikan kepada khalayak umum. Sehingga moda transportasi juga dapat melakukan persiapan.

"Sosialisasi ini akab dilakukan secara maraton bersama, antara masing-masing dirjen dengan operator terkait," kata Budi,

Budi menjelaskan, relaksasi ini akan mulai operasinya mulai 7 Mei 2020 tetapi ditekankan ini tidak boleh mudik.

"Nanti jam 13.00 saya akan bertemu Dirjen Udara, besok pagi dengan tiga dirjen, perkeretaapian, darat, dan laut, agar penjabaran dan detail detail itu akan disampaikan kepada khalayak,” ucap Budi.

• Moda Transportasi Besok Mulai Beroperasi Untuk Pejabat, Ini Tanggapan Masyarakat

• Kembali Terjadi, Ribuan Cacing Muncul dari Dalam Tanah di Lombok Tengah, Ada Apa?

• Nadiem Soal Corona: Akibat Masukan Para Ilmuan Tidak Diperhatikan

• Achmad Yurianto: Kasus Virus Corona Dibulan Juni dan Juli Sudah Mulai Bisa Dikendalikan

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini " Pengecualian bagi Pihak-pihak Tertentu untuk Bisa Bepergian di Tengah Larangan Mudik "