Ketika Daerah Hadapi Resesi Ekonomi: Bupati Ini Pakai Uang Pribadi Bantu Warga

TRIBUNMANADO.CO.ID - Dunia hadapi resesi akibat pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19). Pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di mana-mana.

Situasi tak menguntungkan itu berlaku juga di Kabupaten Minahasa Utara. Warga yang kesulitan mendapatkan pendapatan. Begitu juga dengan pedagang pasar tradisional dan sopir angkutan.

• Olly: 2 Lab Covid Operasi Pekan Depan

Penerapan social and physical distancing membuat warga diharuskan berada di rumah saja. Masyarakat enggan ke pasar tradisional dan menggunakan kendaraan umum.

Bupati Minut Vonnie A Panambunan(VAP) bereaksi dengan langsung turun ke pasar tradisional dan Terminal Airmadidi, Selasa (14/4/2020). Calon gubernur dari Partai Nasdem ini memberikan bantuan masker dan uang pribadi sebesar Rp 50 ribu tiap orang.

Kedatangan Bupati disambut dengan antusias oleh pedagang dan sopir angkutan di Terminal Airmadidi. Bahkan, bukan hanya sopir dan pedagang, konsumen yang berbelanja pun ikut menerima bantuan dari VAP.

Beberapa pedagang di pasar tradisional pun mengaku senang dengan adanya bantuan dari VAP. "Terima kasih Ibu Bupati yang peduli dengan kami pedagang. Bantuan ini sangat berarti bagi kami di saat pandemi Covid-19 ini," ujar Martje, seorang pedagang bawang, rica (cabai) dan tomat.

Senada dilontarkan sopir angkutan jurusan Airmadidi Tatelu. Bobby mengaku senang adanya bantuan ini guna menambah kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

"Biasanya sehari mendapatkan pemasukan hingga Rp 200 ribu, tapi adanya Covid-19 ini turun jauh. Tapi karena adanya bantuan dari Bupati, itu sangat berarti bagi keluarga kami," ungkapnya.

• Sri Mulyani Angkat Yustinus Prastowo jadi Staf Khusus: Kagok, Sekarang Hati-hati

VAP mengatakan, sudah menjadi kewajibannya sebagai kepala daerah untuk membantu warganya yang lagi kesulitan akibat berkembangnya Corona ini.

"Semua ini demi warga yang saya cintai. Saya tidak ingin warga lebih menderita dan bantuan uang pribadi ini akan mengurangi beban mereka," kata VAP.

103 Pemda Belum Realokasi Anggaran

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menegur kepala daerah yang belum menjalankan instruksinya.

Instruksinya itu tekait adanya sejumlah pemerintah daerah yang belum melakukan realokasi anggaran untuk penanganan virus corona (Covid-19). Jokowi menyebutkan ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna melalui telekonferensi, Selasa (14/4).
"Saya melihat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Saya minta Mendagri, saya minta Menkeu, agar mereka ditegur," kata Jokowi.

Kepala Negara pun menyebut, ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak corona. Lalu, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi.

• Covid-19: 10 Kali Lebih Mematikan dari Flu Babi

"Bahkam 34 daerah belum menyampaikan data anggaran covid-19," tambah Jokowi.

Jokowi menilai, hal tersebut menunjukkan sejumlah pemerintah daerah masih belum memiliki respon yang tanggap dalam situasi tak normal seperti masa pandemi corona. Padahal, seharusnya pemerintah daerah dan pusat bisa satu visi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran kegiatan-kegiatan yang ada sehingga Pemerintah Pusat, Pemda memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran covid-19,” jelas Jokowi. (fransiskus/tribunnetwork/cep/fer)