KPU Bolsel Siap Kembalikan Dana Hibah Dari Pemkab

KPU RI menilai anggaran pilkada yang belum dipakai perlu direalokasi oleh Pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19.

Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik.

Untuk rincian realokasi anggaran tiap daerah, KPU RI tidak merinci anggaran yang akan dialihkan, karena ada perbedaan penyerapan di setiap daerah.

Namun, KPU menganggarkan total sekitar Rp 10 triliun untuk Pilkada Serentak 2020 melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Sementara untuk opsi penundaan tersebut yaitu penundaan pemungutan suara dilakukan hingga 9 Desember 2020 mendatang atau disesuaikan selama tiga bulan.

Dengan asumsi tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu pada 29 Mei 2020.

Opsi kedua, penundaan hingga 17 Maret 2021 atau penundaan selama enam bulan, dan opsi ketiga hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.

KPU RI menyampaikan tiga opsi penundaan Pemilihan 2020 saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Senin (30/3/2020) lalu.

Dalam RDP tersebut dihadiri Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri juga KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Nie)