Update Virus Corona Sulut
Relaksasi Kredit, Pengamat Sebut Pemerintah Sudah Antisipasi dan Ini Kebijakan Bagus
"Berarti semua akan ditarik, kalau ditarik maka berdampak pada non performing loan (NPL) atau kredit macet akan menjadi tinggi," jelasnya.
Penulis: Dewangga Ardhiananta | Editor: Maickel Karundeng
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Manado (Unima), Robert Winerungan mengatakan pemerintah sudah melakukan antisipasi.
Hal ini terkait kebijakan pemerintah meminta perusahaan leasing memberikan kelonggaran kredit kendaraan bagi pengemudi transportasi online atas dampak pandemi Covid-19.
"Pemerintah sudah antisipasi kok semua karena kredit relaksasi begini, misalnya saja Grab, ojek, semua itu nggak lagi jalan kan sekarang," kata pengamat itu kepada Tribun Manado, Rabu (1/4/2020).
Lanjut dia, karena tidak jalan mereka mau membayar dengan apa angsurannya dan hal itu contoh kecil.
"Berarti semua akan ditarik, kalau ditarik maka berdampak pada non performing loan (NPL) atau kredit macet akan menjadi tinggi," jelasnya.
Ia menyatakan, bahwa akibatnya akan buruk terhadap ekonomi kalau NPL itu tinggi.
"Jadi pemerintah dalam hal ini supaya tidak menjadi non performing loan, itu yang dijamin pemerintah," terang dia.
Menurut pengamat ekonomi tersebut, selain itu bisa banyak sekali bukan hanya kredit mobil maupun motor termasuk usaha-usaha yang meminjam kredit di Bank.
"Itu semua sekarang lagi macet, kalau dia macet akan ditarik semua, NPL itu akan berada di atas tinggi sekali memburuk ekonomi malah," ungkapnya.
Ia menuturkan, kepercayaan perbankan itu menjadi lemah sekali.
"Nah dengan penanggulangan dari pemerintah ini maka sepertinya tidak terjadi NPL tinggi dan kredit itu bukan menjadi kredit yang tidak tertagih tetapi kredit yang di-reschedule untuk pembayaran," kata dia.
Ia menjelaskan, bunganya ditanggung oleh pemerintah.
"Memang pemerintah dalam hal ini duit dari mana yaitulah pemerintah kan kalau tidak mengambil kebijakan seperti itu maka akan hancur ekonomi Indonesia ini," ujar Robert.
Pengamat ekonomi Unima itu mengatakan, kebijakan ini merupakan kebijakan yang bagus dan akan lebih parah lagi kalau tidak mengambil kebijakan tersebut.
"Saran saya untuk nasabah-nasabah itu harus jujur dan pemerintah maupun perbankan harus menilai benar-benar memang usaha itu macet karena dampak ini maka perlu di restrukturisasi," ucapnya.
