Jokowi Kirim Sembako untuk WNI di Malaysia
Pemerintah memutuskan untuk menghentikan semua kunjungan dan transit warga negara asing (WNA) ke Indoensia.
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
"Kedua, ABK khususnya kapal pesiar. Nanti, kira-kira 11 ribuan ABK tersebar di seluruh dunia. Kemudian, ketiga kelompok jamaah tabligh Indonesia yang saat ini berada di India. Terakhir, WNI umum yang tidak masuk dalam kategori itu termasuk kebijakan pemerintah yang Menlu akan jelaskan tentang WNA yang akan masuk," jelasnya.
Muhadjir menyebut, pemeriksaan akan dilakukan dengan berbagai tahap. Mulai dari mengecek identitas lengkap hingga status kesehatan para WNI tersebut."Dia harus dapatkan Health Sertificate dari yang berwenang dari negara asal dan akan dibantu kedutaan besar di tempatnya," ucap Muhadjir.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah akan menjadwalkan secara bertahap rencana kepulangan para WNI. Hal tersebut dilakukan agar dapat dikendalikan secara sistematis."Kemudian kepulangan akan diatur sehingga terjadwal dan tidak gerudukan, tetapi secara bertahap agar bisa dikendalikan," jelasnya.
Mantan Mendikbud ini menjelaskan, status kesehatan WNI akan menentukan yang bersangkutan tergolong orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).“Walau sudah (punya) health certificate tapi ada gejala akan dipisahkan, nanti akan ada isolasi. Ada 4 tempat yang disiapkan pemerintah,” kata Muhadjir.
Tempat-tempat yang dimaksud adalah tempat yang biasa digunakan Kementerian Sosial untuk mengarantina orang-orang yang bermasalah dengan imigrasi. Kemudian ada tiga tempat lain yang secara khusus disiapkan, yakni pulau Galang, Kepualuan Natuna, dan pulau Sebaru.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, adapun yang berstatus ODP atau tanpa gejala, akan dikembalikan ke daerah asalnya melalui jalur darat dan laut.Kapal perang Republik Indonesia (KRI) telah disiapkan untuk mengantar para WNI tersebut mulai dari ke Sumatera hingga Jawa Timur.
“Sesampainya di sana (daerah asal WNI,red) akan ditangani pemda, mulai dari pelabuhan sampai tujuan akhir jadi tanggung jawab pemda masing-masing,” jelas Muhadjir.
Kirim Sembako
Pemerintah juga berencana mengirimkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berada di Malaysia. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan bantuan akan disalurkan menggunakan fasilitas TNI.
Karena, Malaysia diketahui sedang Lockdown akibat virus corona (Covid-19)."Tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan, menyetujui kita akan mengirim bantuan sosial ke WNI yang ada di Malaysia," kata Muhadjir.
Muhadjir menyebut, bantuan itu akan diprioritaskan bagi WNI terdampak kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Yakni buruh dan pekerja harian yang berada di negeri jiran tersebut."Terutama bagi mereka yang berstatus pekerja harian, buruh harian yang terdampak kebijakan pemerintah Malaysia yang disebut Menlu (Retno Marsudi), yaitu NCO," ucapnya.
Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan skema pengiriman. Bantuan yang akan dikirim adalah sembako dan bahan pokok lainnya."Kita sedang diskusikan, tadi sudah disepakati, intinya kirim bantuan, yang sudah disepakati antara kami, Bu Menlu, adalah dengan Panglima TNI, akan kirim sembako dan bahan pokok lain," katanya.
Ia menambahkan, bantuan ini akan di didistribusikan oleh TNI dan dibantu dengan Tentara Diraja Malaysia. "Nanti untuk pengiriman akan dengan fasilitas transpor dari TNI bekerja sama dengan Tentara Diraja Malaysia untuk angkutan darat ketika bantuan itu sampai di Malaysia," jelasnya.
Sebelumnya dalam rapat terbatas jarak jauh, Presiden meminta aturan lalu lintas WNA dari luar negeri diperketat. Hal itu karena terjadi pergeseran episentrum penyebaran Covid-19 dari China ke Amerika Serikat Dan Eropa.
"Saya minta kebijakan yang mengatur perlintasan WNA ke Indonesia dievaluasi secara reguler secara berkala untuk antisipasi pergerakan covid19 dari berbagai negara yang ada di dunia," ujar Jokowi. (Tribun Network/fik/ras/yud/wly)
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/manado/foto/bank/originals/tukang-ojek-dan-sopir-taksijangan-khawatirpresiden-jokowi-bilang-cicilan-ditangguhkan-1-tahun.jpg)